Soal Revisi UU KPK

Lewat MK Saja, Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu

Klik untuk perbesar
(Foto: kpk.go.id)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagai pengganti revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR. Istana mentah-mentah menolaknya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak-pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK itu, agar tidak memaksa Presiden menerbitkan Perppu.

"Bukan itu jalurnya. Gimana sih, DPR kan baru tetapkan sambil menunggu penomoran undang-undangnya. Masak Presiden harus dipaksa mengeluarkan Perppu," tegas Ngabalin kepada wartawan, Rabu (25/9).

Berita Terkait : Jokowi Disanjung, Jokowi Tersanjung

Menurutnya, jalur yang sesuai ketatanegaraan adalah dengan melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nanti kita kawal sama-sama, soal pasal yang dianggap melemahkan KPK. Pasal-pasal mana saja yang membuat KPK itu mandul," ujar Ngabalin.

Eks politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu meyakini, mahasiswa sebagai kaum terpelajar, memahami konstitusi. "Maka tak ada tempat lain, kecuali lewat MK. Itu namanya kita berdemokrasi. Itu namanya kita memenuhi tata negara aturan yang baik," tandasnya.

Berita Terkait : Jokowi Nolak Dijerumuskan

Senada, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, permintaan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tidak bisa dilaksanakan. Sebab, negara tidak dalam kondisi darurat.

"Negara masih normal atau tidak darurat. Apalagi, Jokowi sudah bilang tidak akan menerbitkan Perppu," ujar Eva kepada wartawan. 

Dia mengingatkan, Presiden dan DPR tak lagi punya kewenangan untuk memperbaiki revisi UU KPK itu. Sebab, DPR sudah mengesahkannya pada Selasa (17/9) lalu. Satu-satunya jalur yang bisa ditempuh, adalah lewat judicial review melalui MK.

Baca Juga : Rokok Mahal, Tembakau Petani Nggak Laku

"Jadi, saat ini bola justru di tangan mahasiswa sendiri. Bukan DPR dan Presiden," tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga, para demonstran akan terus menekan Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu, untuk memberlakukan kembali UU KPK yang lama.

"Jadi, yang berikutnya akan diserang adalah Presiden. Saya tahu permainan ini. Ya, saya tahu. Mereka akan lumpuhkan Presiden sampai mengeluarkan Perppu. Mengesahkan kembali UU KPK lama," tutur Fahri. [OKT]