Bupati Lampung Utara Jadi Kepala Daerah Ke-47 Yang Kena OTT KPK

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) saat jumpa pers OTT Bupati Lampung Utara di Gedung KPK, Senin (7/10). (Foto: OKT/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) saat jumpa pers OTT Bupati Lampung Utara di Gedung KPK, Senin (7/10). (Foto: OKT/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menjadi kepala daerah yang ke-47 yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepala daerah yang ke-119 yang ditangani komisi antirasuah sampai saat ini.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, komisinya tak akan lelah mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Inspektorat Daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas. 

Berita Terkait : Suap Proyek Pasar, Bupati Lampung Utara Segera Diadili

"Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia," tegas Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/10) malam. 

Tetapi KPK mengimbau kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia agar tidak khawatir mengambil keputusan secara benar. Sepanjang, keputusan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada embel-embel suap, fee, atau sejenisnya, kepala daerah tak perlu takut.

Baca Juga : Polri Bakal Tindak 5 Berita Hoaks Terkait Virus Corona

"KPK pasti akan bisa memilah dengan tepat sesuai aturan hukum dan bukti yang ada, antara mana yang melakukan korupsi dan mana yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih," eks jenderal polisi bintang dua itu memastikan. Karena itu pulalah, KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. 

KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR di Kabupaten Lampung Utara. Selain Agung, KPK mentersangkakan orang kepercayaannya, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Wan Hendri. 

Baca Juga : Permudah Kredit Mobil, ACC Integrasikan Layanan Digital

Selain itu, dua orang pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Sebagai penerima suap, Agung dan Syahril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

Syahbuddin dan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Sementara sebagai Pemberi, Chandra dan Hendra disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]