KPK Tahan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK, menunjukkan uang barang bukti OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara senilai Rp 728 juta di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (7/10). (Foto: Tedy Kroen/RM)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK, menunjukkan uang barang bukti OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara senilai Rp 728 juta di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (7/10). (Foto: Tedy Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, setelah melakukan pemeriksaan intensif terkait dugaan kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Sekitar pukul 02.40 WIB, Agung keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye dan borgol. Ia pun langsung digiring ke mobil tahanan KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Agung akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan perkara.

Berita Terkait : Pengamat: Langkah Jaksa Agung Sangat Berani dan Cepat

"AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur," kata Febri dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Selain Agung, lima tersangka lainnya dalam kasus ini juga ditahan KPK. Kelimanya adalah Raden Syahril orang kepercayaan Agung, Syahbuddin (Kepala Dinas PUPR), Wan Hendri (Kepala Dinas Perdagangan), dan dua orang swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Mereka ditahan di lokasi yang berbeda.

Dalam kasus ini, Agung bersama Syahril, Syahbuddin, dan Hendri, diduga menerima suap dari Chandra dan Hendra. Suap yang diberikan diduga lebih dari Rp 1 miliar.

Berita Terkait : KPK Tahan Bupati Bengkalis

Suap diduga terkait proyek di dua dinas, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Agung dan Syahril, dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara Syahbuddin dan Hendri yang juga menerima suap, dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Terkait : Suap Proyek Pasar, Bupati Lampung Utara Segera Diadili

Sedangkan Hendra dan Chandra selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]