Hari Ini, KPK Garap Rizal Djalil Sebagai Tersangka

Anggota BPK, Rizal Djalil usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap proyek SPAM  di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (4/10). (Foto: Tedy Kroen/RM)
Klik untuk perbesar
Anggota BPK, Rizal Djalil usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap proyek SPAM di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (4/10). (Foto: Tedy Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil.

Ini merupakan panggilan pemeriksaan kedua bagi Rizal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berita Terkait : KPK Garap Dua Pejabat KPU

Panggilan pemeriksaan perdana Rizal sebagai tersangka dijadwalkan pada Senin (7/10). Namun saat itu, ia mangkir. "Sebagai penjadwalan ulang, diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka anggota BPK RI (Rizal Djalil)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (9/10).

KPK berharap Rizal dapat hadir dan memberikan kesaksiannya di hadapan penyidik kali ini. "Jadi kami harap, yang bersangkutan bisa datang, karena sudah dijadwalkan ulang dari rencana pemeriksaan sebelumnya," imbau Febri.

Berita Terkait : KPK Tetapkan Komisioner KPU dan Politikus PDIP Sebagai Tersangka

Dalam kasus ini, selain Rizal, KPK menetapkan Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

KPK menduga Rizal menerima suap sebesar 100 ribu dolar Singapura dari Leonardo. Suap itu disinyalir sebagai upaya agar Rizal mau membantu perusahaan Leonardo, mendapatkan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.

Berita Terkait : Kasus Jual Beli Perkara MA, KPK Garap Notaris Buat Saksi Nurhadi

Rizal selaku Anggota IV BPK, sebelumnya pernah menandatangani Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat empat pejabat Kementerian PUPR dan empat dari swasta. [OKT]