Kabid Pengadaan dan Pengembangan BKD Pemkab Subang Jadi Tersangka Gratifikasi

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka).
Klik untuk perbesar
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka gratifikasi.

Heri bersama-sama dengan Ojang Suhandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp. 9,64 miliar.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup peran pihak lain yang diduga bersama-sama Bupati menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2013 - tahun 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Perkara ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK Senin, 16 April 2016.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan beberapa orang dengan barang bukti berupa uang senilai Rp 528 juta.

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

Mereka diduga terkait dengan suap pengamanan perkara penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.

Saat itu, KPK menetapkan 5 orang tersangka dari unsur Bupati Subang, Jaksa, dan pejabat di Dinas Kesehatan Subang.

Lima orang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Febri kemudian membeberkan, Ojang Suhandi selaku Bupati Subang periode tahun 2013- 2018.

Mereka diduga menerima dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berasal di luar penghasilan resminya.

"Salah satu penerimaan gratifikasi Ojang Suhandi diterima melalui tersangka HTS (Heri), yaitu sejumlah Rp 9.645.000.000," ungkap Febri.

Baca Juga : Semoga Virus Corona Nggak Nyebar Via Transportasi Publik

Uang haram itu berasal dari pungutan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II yang masa tes dan verifikasinya dimulai bulan Februari 2014 hingga Februari 2015.

"Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016," beber eks aktivis ICW itu.

Uang gratifikasi itu juga diduga terkait dengan seleksi CPNS di BKD Kabupaten Subang. Ojang dab Heri, mencari pungutan dari Calon PNS Kabupaten Subang Kategori II yang belum lulus.

Diduga sebagian dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Heri.

"Uang yang diberikan Tersangka HTS pada Ojang Sohandi, Bupati Subang hanya Rp 1,65 miliar melalui ajudan Bupati Subang saat itu.

Baca Juga : Soal Unjuk Rasa dan Pekerja Keguguran, Ini Kata Produsen Es Krim Aice

"Sebagian digunakan untuk pembelian aset berupa dua bidang tanah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp 2,44 miliar," imbuh Febri.

Seluruh penerimaan uang Heri bersama-sama dengan Ojang Suhandi tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU No. 30 Tahun 2001.

Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]