RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Minarta Dutahutama, Purnama Dasadiputra Prasetyo. Dia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR, Leonardo Jusminarta Prasetyo, yang merupakan Komisaris PT Minarta Dutahutama.

"Dipanggil sebagai saksi tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (11/10).

Selain Purnama, komisi antirasuah juga memanggil dua Direktur PT Menara Dutahutama, yakni Phan Ferdi Handoko, Krispina Lenny Tendra. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Leonardo.

Baca Juga : Selama PSBB, Satpol PP Jaktim Tindak 6.243 Orang Pelanggar Protokol Kesehatan

Turut diperiksa Komisaris PT Royal Mukti Sakti Gatot Prayogo, honorer (supir) Kementerian PUPR Sugiyanto, dan swasta bernama Aji Setiawan. KPK menetapkan Anggota IV BPK RI Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam perkara ini, Rizal diduga menerima suap dari Leonardo dengan total nilai 100 ribu dolar Singapura dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.

Uang tersebut diserahkan Leonardo kepada Rizal, melalui salah satu pihak keluarga. ‎Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Baca Juga : The Baby Alien, Pantang Balapan Sebelum Fit 100 Persen

Rizal disinyalir meminta proyek tersebut kepada petinggi SPAM Kementerian PUPR untuk kemudian dikerjakan proyek oleh perusahaan Leonardo.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rizal‎ disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan yang diduga sebagai pemberi suap, Leondardo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]