Imbauan Untuk Para Menteri Baru

Jangan Terima Suap dan Gratifikasi, Kalau Ada, Segera Lapor KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Tedy Kroen/RM)
Klik untuk perbesar
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Tedy Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, agar tidak menerima suap dan gratifikasi.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memprioritaskan pencegahan korupsi.

"KPK mengimbau para pejabat yang baru dilantik, terutama yang baru menjadi penyelenggara negara, agar menyadari batasan-batasan baru yang diatur secara hukum. Seperti larangan penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin atau nama-nama lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (24/10).

Berita Terkait : Imam Nahrawi Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 8,6 Miliar

"Segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, sebaiknya ditolak sejak awal. Tapi, jika dalam keadaan tidak dapat menolak, misalnya karena pemberian tidak langsung, itu harus segera dilaporkan ke KPK. Paling lambat 30 hari kerja," sambungnya.

KPK juga telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, dalam upaya pencegahan korupsi. Mulai dari pemetaan sektor rawan korupsi, survei persepsi integritas, kajian-kajian sektor strategis, pendidikan antikorupsi di sejumlah jenjang pendidikan hingga revitalisasi APIP.

"Sejumlah program tersebut juga menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diperintahkan oleh Presiden pada sejumlah kementerian/lembaga. Hal ini perlu dilakukan secara lebih serius agar upaya pencegahan korupsi benar-benar dapat menjadi perhatian, dan dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat seremonial," tuturnya.

Baca Juga : Jokowi: Yang Timbun Masker Akan Berurusan dengan Polisi

Sebelumnya, saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/10), Jokowi juga sudah mewanti-wanti menterinya agar tidak korupsi, dan menciptakan sistem yang anti korupsi dalam tujuh pesan perdananya.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Jokowi kepada para menterinya.

Enam pesan berikutnya adalah: jangan ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden; kerja keras, kerja cerdas, dan kerja produktif; jangan terjebak rutinitas yang monoton; kerja berorientasi pada hasil nyata; selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya; harus serius dalam bekerja.

Baca Juga : Jokowi Tegaskan Sebagian Besar Pasien Corona Bisa Sembuh

"Saya pastikan, yang tidak sungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan," tegas Jokowi. [OKT]