RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan tiga tersangka suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 senilai Rp 5 miliar. 

Tak lebih dari 14 hari, tiga tersangka yang terdiri dari mantan pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 itu akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Tiga tersangka itu, yakni Muhamadiyah, Efendi Hatta dan Zainal Abidin. 

"Penyidikan terhadap 3 tersangka kasus TPK Suap terkait  Pengesahan RAPBD Prov Jambi Tahun 2018 telah selesai, dan hari ini dilakukan pelimpahan berkas, batang bukti dan tersangka ke penuntutan," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (30/10).

Berita Terkait : Fadel Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan 

Tiga tersangka itu, telah dibawa oleh jaksa KPK dari Jakarta ke Jambi untuk ditahan di Lapas Klas IIA.

"Persidangan rencana akan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi," imbuh Febri

Ketiga tersangka tersebut, dibawa dari Rutan KPK ke Lapas Klas IIA Jambi untuk dititipkan penahannya selama 20 hari ke depan guna mempersiapkan proses persidangan di Pengadilan Tipikor dan para tersangka didampingi jaksa KPK menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Jambi.

Febri menambahkan, pada kasus ini, KPK telah memeriksa ratusan saksi terdiri dari berbagai unsur dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, PLT. 

Baca Juga : Darmadi Dorong BUMN Perkuat UMKM, Koperasi dan Swasta

Sekda Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Mantan Kadis PUPR, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kepala Balai Peralatan dan Perbekalan Dinas PU Provinsi Jambi, PNS, Swasta dan Wiraswasta. 

"Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 113 orang saksi," ucap Febri

Kasus itu bermula saat pihak KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa orang pelaku suap pengesahan APBD Jambi di beberapa tempat di Jambi, yang akhirnya KPK menetapkan 13 orang tersangka, 12 orang anggota DPRD Provinsi Jambi dan seorang pengusaha terkemuka di Jambi.

Pengusaha bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang (63) kini kasusnya sedang disidangkan, didakwa menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar untuk dibagikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi melalui fraksi yang ada di dewan dengan harapan kontraktor tersebut dapat pekerjaan proyek di Provinsi Jambi.

Baca Juga : Terawan Beri Insentif Rp 82 Juta ke Dokter PPDS yang Bantu Tangani Covid-19

Pada September 2017, Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi mengajukan anggaran APBD 2018. Untuk pengesahanny,a maka terdakwa Asiang memberikan uang suap untuk anggota dewan yang dalam pembahasannya diminta oleh para pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang mereka sebut sebagai “uang ketok palu”.

Uang suap yang akan diberikan kepada dewan itu sebesar Rp 200 juta per orang ditambah fee proyek multiyear. Kemudian oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik juga tersangka, Zumi Zola kemudian memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang untuk mendapatkan dana uang suap tersebut dan uang suap disediakan oleh terdakwa Asiang. [OKT]