Hormati Proses Hukum di MK, Presiden Tidak Mau Keluarkan Perppu KPK

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno. (Foto: IG Jokowi)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno. (Foto: IG Jokowi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, memastikan, Presiden Jokowi menghormati proses judicial review atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Atas hal itu, Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK.

"Kita menghormatinya apabila diuji materi," ujar Fadjroel, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Berita Terkait : Jokowi Masih Buka Pintu Maaf

Dia menegaskan, Pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk UU KPK yang baru. Fadjroel mengingatkan, jika ada keberatan, sudah disediakan forum legal untuk menyelesaikan persoalan. 

Dia mencontohkan, jika pers tersandung masalah, ada Dewan Pers sebagai forum legal untuk menyelesaikannya. Nah, kalau Undang-Undang, forum legalnya adalah MK. 

Berita Terkait : Hari Ini, Presiden Jokowi Bertemu PM Australia dan Pidato di Depan Parlemen

"Itu sebenarnya hadih dari reformasi. Semua perselisihan dalam kehidupan bernegara, sosial, semuanya ditempatkan di forum yang bisa menyelesaikan secara beradab," imbuhnya. 

Fadjroel mengakui, Presiden Jokowi pernah menyatakan mempertimbangkan Perppu KPK. Menurut Fadjroel, "mempertimbangkan" bisa banyak nuansanya. "Mempertimbangkan itu termasuk, apabila ada upaya uji materi di dalamnya. Itu bagian dari mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan itu tetap harus dihormati," urai dia. 

Berita Terkait : Presiden Jokowi Disambut Upacara Kenegaraan di Government House, Canberra

Intinya, pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang dihasilkan bersama sama DPR dan Pemerintah. "Dan kita mendorong kalau terjadi perselisihan di dalamnya untuk masuk ke forum legal," tandasnya. [OKT]