Desa Hantu, Menteri Hantu, Atau Komunikasi Perhantuan

Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi, memerintahkan aparat mengusut soal desa hantu, dan menangkap pelakunya. (Foto: Instagram)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Munculnya "desa hantu” sebagai penerima dana desa sungguh mengherankan. Kalau ada desa hantu, jangan-jangan kadesnya, bupatinya, gubernurnya, atau menterinya, juga hantu? Atau, untuk menggarong dana desa, mereka melakukan komunikasi perhantuan? Entahlah...

Fenomena ‘desa hantu’ ini kali pertama diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Senin (4/11).

Sri Mulyani bilang, saat ini banyak ‘desa hantu’. Desa tersebut muncul tiba-tiba, demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan pemerintah.

Informasi itu didapatkan Sri Mulyani dari laporan langsung salah satu pihak pemerintahan, mengenai dana desa yang disalurkan ke desa tak berpenghuni tersebut.

Sri Mulyani akan menginvestigasi serta mengevaluasi program penyaluran luran dana desa. “Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet. Nanti akan kami investigasi,” ujar Sri Mulyani, dalam rapat itu.

Fenomena ini juga mendapat perhatian Presiden Jokowi. Presiden meminta aparat mengusut soal desa hantu itu. Presiden memerintahkan pelaku ditangkap.

“Tetap kita kejar, agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” tegas Presiden, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11) lalu.

Berita Terkait : Menkeu dan Mendes Masih Bertengkar

Kemarin, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani menyatakan, Sri Mulyani sedang mengkaji data di Ditjen Perimbangan Keuangan yang menjadi pengawas program dana desa.

Hasil kajian tersebut akan menjadi pegangan Kemenkeu, dalam menentukan kebijakan program dana desa ke depannya.

Soal ini, Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan, Istana tengah mengumpulkan data-data terkait kasus ini. Data-data itu di antaranya dari Kemenkeu dan Kemendes PDTT.

"Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada. Segala macam. Kami sedang kumpulkan,” ujarnya, di Istana, kemarin.

Sementara Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah menemukan 15 desa fiktif. Namun, dia menyebut, jumlah desa fiktif itu masih tak signifikan jika dibandingkan jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.954. “Persentasenya sangat kecil,” ujar Budi Arie dalam keterangan pers.

Menurut dia, ada kemungkinan, munculnya desa fiktif ini dikarenakan persoalan administrasi. Kemendes PDTT sudah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan langsung terkait munculnya desa fiktif.

Budi juga mengatakan, aparat hukum diharapkan dapat memproses adanya penyelewengan dana desa dengan munculnya desa hantu tersebut. Namun, hal itu dibantah Ketua Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Bakornas P3KD, Muhammad Asri Anas.

Berita Terkait : Sri Atau Halim, Mana yang Fakta Mana yang Hoaks

“Apa yang berkembang di media yang menyebut ada desa fiktif yang disampaikan Menteri Keuangan adalah bentuk kegaduhan, yang mencoba memojokkan desa dan pemerintah kabupaten,” tegasnya, dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, desa yang sudah mendapatkan dana desa adalah desa-desa yang sudah teregistrasi, dan mendapatkan Kode Data Wilayah Administrasi Desa sesuai Permendagri Nomor 37/2017.

Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara kementerian/pemerintah pusat dan daerah.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar juga mengklaim, tidak ada dana desa yang mengucur ke desa hantu.

Menurut Halim, ada beragam karakter desa di Indonesia. Dari hasil penelaahannya, ada desa yang memang sepi penduduk pada siang hari. Para penduduknya bekerja di hutan dan kembali saat malam.

Dari laporan yang disampaikan pendamping desa, ada sekitar 15 desa yang memiliki karakter seperti itu. Mayoritas berada di luar Jawa. Namun, ada pula yang memang sudah tak berpenduduk.

Halim mencontohkan lima desa di Jawa Timur, yang terdampak luapan lumpur Lapindo. “Bukan hantu dalam arti ada dana ke sana, tapi desanya nggak ada. Tidak ada dana desa yang mengalir,” tegasnya.

Berita Terkait : Mantul, Menkeu Sri Mulyani Raih Statesperson Awards

Sekalipun begitu, Politikus PKB itu berjanji bakal mengkaji lebih dalam soal desa-desa hantu itu. Halim telah menginstruksikan pendamping desa terus memperbaharui data di lapangan. Data tersebut akan langsung diteruskan ke Kemenkeu dan Kemendagri.

Halim menambahkan, masalah verifikasi juga harus dimaklumi. Soalnya, dengan 74 ribu desa di Indonesia, pendamping desa saat ini baru menyentuh separuhnya. Hanya 37 ribu. Belum bisa meng-cover seluruh desa di Tanah Air.

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, menyebut, sangat keterlaluan jika desa hantu benar-benar ada. “Hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat, yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut,” ujarnya, kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini pun meminta KPK turun tangan mengusutnya. Dia juga meminta Kemendagri dan Kemendes PDTT memberikan sanksi ke oknum yang menciptakan desa fiktif itu.

KPK sendiri menemukan, ada 34 desa bermasalah di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tiga desa di antaranya merupakan desa fiktif. Yang lainnya, ditengarai melanggar prosedur. Salah satunya, surat keterangan (SK) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

"Pada saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kemendagri. Sehingga, untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate,” ujar Jubir KPK, Febri Diansyah. [OKT]