RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar angkat bicara soal desa hantu alias desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Politisi PKB itu, tudingan tersebut tidak benar. Silang pendapat dua menteri itu bikin publik bingung, mana yang fakta, mana yang hoaks.

Polemik desa hantu pertama kali diungkap Sri Mul saat mengevaluasi APBN 2019 di Gedung DPR, awal pekan kemarin. Eks Direktur Pengelolaan Bank Dunia itu mengungkap kemunculan desa hantu. Desa yang tiba-tiba muncul demi mendapatkan kucuran dana desa. Apa yang disampaikan Menkeu ini bikin heboh. Presiden Jokowi sampai ikutan komentar dan minta jajarannya mengungkap kasus ini. 

Belakangan Menteri Halim Iskandar menepis tudingan Sri Mul itu. Dia bilang, tidak ada yang namanya desa fiktif atau desa siluman yang mendapat kucuran dana desa sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Dia bilang, ada tiga alasan kenapa desa hantu tidak mungkin dapat kucuran dana. Pertama, dana desa selalu dievaluasi setiap dua kali setahun. Kedua, penyaluran dana desa dilakukan secara tiga tahap. 

Berita Terkait : Retno Marsudi Paling Stylish, Sri Mulyani Konsisten Berbusana Klasik

Tahap pertama 20 persen, kedua dan ketiga masing-masing 40 persen. Pengucuran tahap kedua dan ketiga dilaksanakan ketika ada laporan realisasi penyaluran dana sebelumnya. Terakhir, dana tidak akan cair jika suatu desa  tidak memenuhi persyaratan. "Tidak akan turun itu (dana desa) kalau laporan enggak selesai," kata Halim, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat. 

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menilai, perbedaan dua menteri itu berpangkal pada data yang berbeda. Bukan karena tidak kompak. "Persoalan data adalah persoalan krusial ya, karena apa, karena desa dari sisi Kemendes itu mengenalinya dari yang betul-betul definitif, tapi ternyata ada deviasi. Nah, deviasinya itu masuk sementara ini masuk dalam alokasi anggaran Menteri Keuangan," kata Moeldoko, di Jakarta, kemarin. 

Eks Panglima TNI ini bilang, untuk membereskan masalah ini, Kemendagri sedang melakukan investigasi. Benarkah ada desa yang disebut desa hantu itu. "Yang pasti, ini bukan ada pertikaian antarmenteri, tidak," ucapnya.

Desa hantu yang dipermasalahkan itu antara lain berada di  Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. KPK mencatat setidaknya diduga ada 34 desa yang bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah itu, ada 3 desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya disebutkan Surat Keputusan (SK) pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur. 

Baca Juga : Menteri Sri Mulyani Usul Pemda Disuntik Insentif

Moeldoko yakin persoalan ini akan segera rampung. Sebab tinggal mencocokkan data saja, jumlah kepala desa dalam satu kabupaten. "Nanti akan ketemu," ujarnya. 

Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi mengatakan, masih melakukan investigasi terkait desa hantu. “Sedang kita cross check,” kata Anwar, kemarin.

Selain di Konawe, dia bilang ada juga kasus yang terjadi di Sidoarjo. Di sana  tiga desa hilang karena ditelan lumpur Lapindo. Menurut Anwar, kemungkinan desa-desa yang disebut desa hantu itu, kurang penduduknya. 

Namun, dia memastikan, tak akan ada kesalahan dalam pencairan dana desa. Pasalnya proses pencairan mempunyai ketentuan yang ketat. Contohnya ketika pemerintah pusat akan mengalirkan anggaran ke daerah, maka harus ada peraturan bupati berkaitan tentang Dana Desa.

Baca Juga : Telkomsel Luncurin Paket Data Terjangkau Untuk Perguruan Tinggi

Pengamat politik, Emrus Sihombing, geleng-geleng kepala dengan polemik dua menteri ini. Kata dia, dua pandangan yang sangat berseberangan ini seharusnya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet. Baik rapat paripurna atau ratas. 

"Jangan di depan media. Kalau itu dilakukan justru akan membuat publik bingung," kata Emrus saat dikontak tadi malam. 

Namun karena persoalan ini sudah jadi konsumsi publik, dia berharap, kedua menteri segera melakukan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau nanti ditemukan ada perbedaan data, fakta dan bukti yang sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut. [BCG]