RMco.id  Rakyat Merdeka - Bekas anggota DPR Markus Nari divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Markus Nari dinilai majelis hakim terbukti terlibat dalam korupsi proyek e-KTP dan menghalangi proses peradilan kasus tersebut.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Markus Nari disebut menerima keuntungan sebesar USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar "Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Frangki Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Berita Terkait : Kasus Korupsi Alkes, Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Dalam putusannya, majelis hakim turut menghukum Markus agar membayar uang pengganti dari hasil korupsinya senilai USD 400 ribu. Uang itu wajib disetor ke negara paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah.

Hal yang memberatkan, Markus dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya, dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Berita Terkait : Korupsi, Bupati Indramayu Supendi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Sedangkan hal yang meringankan, politisi Golkar itu bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Markus Nari menerima uang USD 400 ribu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto.

Perbuatan Markus juga menguntungkan orang lain dan korporasi. Selain itu, Markus juga terbukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Berita Terkait : Dua Anak Buah Bupati Indramayu Nonaktif Divonis 4,5 dan 4,3 Tahun Penjara

Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus terdakwa. [OKT]