Soal KPK dan Ahok

Mahfud Cepat Berubah

Mahfud MD (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Mahfud MD (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sikap Mahfud MD soal KPK dan Ahok cepat sekali berubah. Jika sebelumnya, dia mendukung Perppu KPK dan menolak mantan narapidana jadi pejabat publik, kini setelah masuk pemerintahan, sikap Mahfud jadi sebaliknya.
    
Kemarin, Mahfud yang kini menjabat Menko Polhukam itu, mengomentari kabar Ahok yang akan ditunjuk memimpin BUMN. Eks Ketua MK itu menilai, meski bekas napi, Ahok boleh saja menduduki jabatan di perusahan pelat merah. 

"BUMN itu bukan badan hukum publik, dia (BUMN) badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang Perseroan Terbatas, tunduk ke situ. Bukan tunduk ke undang-undang aparatur sipil negara (ASN)," ujar Mahfud usai acara silaturahmi barang akademisi Yogyakarta di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, pejabat publik itu adalah pejabat negara yang dibagi jadi dua. Pertama, pejabat yang ditunjuk berdasarkan pemilihan. Kedua berdasar penunjukan dalam jabatan publik. Untuk pejabat publik yang berdasar pemilihan, seorang napi masih bisa menjadi pejabat publik dengan syarat ia dipilih. 

Namun jika napi itu hendak menjadi pejabat publik dengan penunjukan maka tidak boleh. "BUMN itu bukan badan hukum publik, dia (BUMN) badan hukum perdata," kata Mahfud.

Baca Juga : Korban Corona Guru Dansa, Terpapar Virus Usai Berdansa Dengan WN Jepang

Namun, untuk lebih jelasnya, dia mempersilakan sejumlah pihak menanyakan langsung ke Menteri BUMN, Erick Thohir. Termasuk soal posisi dan bagian apa Ahok ditempatkan di BUMN.

Sebelumnya, pada April 2018 lalu, Mahfud pernah menyebut, eks napi  tidak pantas menduduki jabatan publik. "Mantan napi tidak pantas duduki jabatan publik di mana pun. Di negara liberal sekalipun ada landasan etik yang menyatakan kalau napi tak harus koruptor, tak boleh jadi pejabat publik. Apalagi kalau koruptor, ndak boleh maju di jabatan publik," kata Mahfud.

Sebelumnya, sikap Mahfud juga berbeda soal Perppu KPK. Saat masih di luar kabinet, Mahfud menjadi pihak yang ikut mendorong Presiden menerbitkan Perppu. Kini, dia menyerahkannya ke Presiden. 

Mahfud sebenarnya masih mengaku mendukung penerbitan Perppu KPK. Namun, diingatkannya, yang memiliki kewenangan menerbitkan Perppu adalah Presiden Jokowi. Sebagai pembantu di kabinet, ia tak boleh menentang keputusan presiden. 

Baca Juga : KRI Semarang-594 Jadi Pusat Komando Observasi di Pulau Sebaru

Menurut dia, seorang menteri tidak boleh punya visi sendiri. Semua sikap menteri harus sesuai visi Presiden. Dia pun tidak bisa mendorong-dorong Presiden menerbitkan Perppu. 

"Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Sekarang sudah jadi menteri, masa mau menentang itu. Saya mendukung Perppu. Bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa. Termasuk yang tidak setuju, tidak bisa maksa. Itu saja," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, awal November lalu. 

Dia meminta, masyarakat menghargai sikap Presiden yang merasa belum perlu menerbitkan Perppu KPK lantaran menunggu proses judicial review di MK. Akan tetapi, Mahfud mengingatkan, terbit atau tidaknya Perppu, negara harus tetap berjalan. Masih ada Kejaksaan Agung dan Polri yang bisa diperkuat untuk memberantas korupsi. KPK tetap bisa diperkuat melalui pemilihan Dewan Pengawas yang berkualitas. 

Sejumlah warganet menyindir Mahfud yang cepat sekali berubah. "Kenapa Mahfud seolah menjadi lembaga legitimasi jabatan untuk seorang Ahok? Katanya profesor hukum, tapi dia gak sadar bahwa ada hukum tak tertulis yang berlaku universal di dunia ini yang nama 'norma'," cuit akun @hermana_t menceramahi Mahfud disambut @Tybinl. "Saya jadi bingung lihat Pak Menko ini. Pagi tempe sore kedelai."

Baca Juga : Cegah Kasus Jiwasraya Terulang, Perketat Pengawasan BUMN

Tweeps @Rudi31284428 menimpali. "Semuanya bisa berubah gak usah ngga setahun. Apa yang diucapin sekarang besok bisa berubah." Akun @noveltaufik mengajal warganet legowo menerima Ahok. "Sudah ikhlasin lah. Terima dengan legowo. Janga sampai nanti jadi penyakit hati," ajak akun ini serupa dengan @LuwitaEmilly878. "Kereen pa @mohmahfudmd BUMN adalah perusahaan perdata yang pejabatnya bisa ditunjuk oleh pemerintah." [BSH]