RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah merumuskan garis haluan kebijakan pendidikan Pancasila. Harapannya, agar pendidikan Pancasila diarusutamakan dalam pendidikan sejak anak usia dini (PAUD). 

"BPIP akan menyediakan bahan untuk mengarus utama Pancasila tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya dibutuhkan sinergi BPIP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar Pancasila ini bisa masuk dalam mata pelajaran wajib," kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny, saat Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2019 yang dibesut Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanagara (Untar), di Jakarta, Selasa (19/11).

Rohaniawan Konferensi Wali-wali Gereja Indonesia (KWI) ini menegaskan, Pancasila harus jadi mata pelajaran wajib. Sebab, di tengah perkembangan teknologi, muncul persoalan dehumanisasi. Manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, menjadi lebih egois dan mau menang sendiri.

Berita Terkait : Bumikan Pancasila Di Kampus, BPIP Gandeng 23 Perguruan Tinggi Islam Negeri

Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemersatu dan mempermudah manusia, tambah Romo Benny, kini cenderung menjadi alat untuk pemecah belah dan menghancurkan kemanusiaan. Karenanya, tantangan ke depan adalah membangun komunikasi yang humanis.

"Membangun ruang-ruang dialog, ruang perjumpaan anak-anak bangsa yang berbeda-beda keyakinan, strata sosial, budaya dan lainnya maka kemanusiaan akan makin ditingkatkan melalui solidaritas, kebersamaan dan gotong royong," urai Romo Benny.

Rektor Untar, Prof Agustinus Purna Irawan, mendukung upaya BPIP mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajatan wajib dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Dia ingin, cara penyajiannya lebih kekinian dan tidak teoritis. Supaya siswa dan mahasiswa langsung dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bukan sekadar menghafal sila-silanya.

Berita Terkait : Sabam Sirait: Masa Depan Indonesia Ditentukan Kualitas Pendidikan Hari Ini

"Salah satu contoh pengamalan Pancasila adalah komunikasi humanis. Para pejabat, tokoh nasional, publik figur yang sering tampil di TV harus memberi contoh berkomunikasi humanis yang benar. Bukan mengajarkan komunikasj perpecahan," sarannya.

Selain itu, tokoh dan publim fogur harus mampu membahasakan Pancasila dengan bahasa yang mudah. Sehingga gampanv dicerna masyarakat awam. "Masyarakat awam akan berpikir kok para tokoh nasional kita kerjanya berantem melulu ya. Padahal aslinya belum tentu seperti itu. Di sinilah nilai-nilai Pancasila membangun komunikasi berperan penting," tegasnya.

Dekan Fikom Untar, Riris Loisa, menambahkan, informasi yang kini dengan mudah beredar, nyaris tanpa batas ruang dan waktu. Kecepatan arus informasi ini menyebabkan kehidupan masyarakat bertambah dinamis. Namun, hal itu membawa berbagai persoalan baru. Yakni ladang subur bagi tumbuhnya beragam informasi menyimpang alias berita bohong atau hoaks. [KW/FAQ]