KPK Panggil Tiga Saksi Kasus Suap Cirebon

Klik untuk perbesar
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto:Tedy/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 

Dua saksi, yakni Business Development Jakarta Branch Office Hyundai Engineering and Construction (HDEC) Agustinus dan Grace Alda Amelia, diperiksa untuk tersangka Herry Jung, GM HDEC. 

"Keduanya diperiksa sebagai saksi bagi tersangka HEJ terkait tindak pidana korupsi suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/11). 

Berita Terkait : KPK Cekal Tersangka Kasus Suap RTH Bandung

Sementara satu saksi lainnya, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Sufriyadi, diperiksa untuk tersangka Herry Jung dan Direktur PT King Properti Sutikno
Tim KPK pada Rabu, 6 November 2019 sampai Kamis, 7 November 2019 menggeledah lima lokasi terkait kasus penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dan kasus suap perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon yang menjerat Herry Jung. 

Tiga dari lima lokasi yang digeledah merupakan kantor PT Hyundai di Jakarta, yakni di Gedung BRI 2 Sudirman, Wisma GKBI Sudirman, dan Menara Jamsostek di Jl. Gatot Subroto. 

Sementara lokasi lainnya yang digeledah adalah Kantor PT Cirebon Energi Prasarana di Pondok Indah serta rumah Herry Jung di Permata Hijau, Jakarta Selatan. 

Berita Terkait : Kasus Suap Bupati Bengkayang, KPK Maraton Periksa Saksi

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting menyangkut kasus ini. Dokumen-dokumen tersebut terkait dengan perizinan dan proyek PLTU 2 Cirebon. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Herry Jung menjadi tersangka terkait suap proyek PLTU Cirebon 2. Ia diduga memberikan suap Rp 6,04 miliar kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan pembangkit tersebut.

Sunjaya awalnya diduga mendapatkan janji Rp 10 miliar dari pengurusan izin proyek tersebut. Modus pemberian uang dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja fiktif dengan PT Milades Indah Mandiri. Sehingga, seolah ada pekerjaan jasa konsultasi PLTU 2 dengan kontrak PLTU 2. Dalam proyek itu, Hyundai dan PT CEPR merupakan kontraktor. [OKT]