Tekan Polusi Udara Di Jakarta

Kendaraan Gas Solusi Alternatif Paling Tepat

Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi R Sukardi (kanan) berdiskusi dengan Executive Director Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Lee Giok Seng di sela seminar dan pameran, bertajuk 8th Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association International Biennial Conference & Exhibition (ANGVA 2019) di Jakarta, Selasa (26/11).
Klik untuk perbesar
Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi R Sukardi (kanan) berdiskusi dengan Executive Director Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Lee Giok Seng di sela seminar dan pameran, bertajuk 8th Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association International Biennial Conference & Exhibition (ANGVA 2019) di Jakarta, Selasa (26/11).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan dianggap sudah mendesak. Hal itu untuk menekan tingkat pencemaran polusi udara.

Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi R Sukardi menilai, BBG merupakan alternatif yang pas untuk menekan tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan.

"Sudah sangat mendesak kalau kita lihat dari 6 bulan lalu apalagi di kota Jakarta ya tingkat polusi kita itu sudah paling teratas apalagi kota Jakarta," jelas Robbi di sela seminar dan pameran bertajuk 8th Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association International Biennial Conference & Exhibition (ANGVA 2019) di Jakarta, Selasa (26/11).

Acara tersebut mengusung tema “Moving Towards Low Carbon, Low Emission, Next Generation Vehicle. Robbi sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta yang sudah kritis.

Baca Juga : DPD Ajak Akademisi Pikirkan Konsep Ideal Haluan Negara

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sumber pencemaran udara terbesar berasal dari transportasi darat. "Udara kita ini sudah terburuk. Jakarta selalu berada di rangking 10 besar udara yang terburuk di dunia. Itu 70 persen bersumber dari kendaraan bermotor," tegasnya.

Dari data itu, dia bilang bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor seperti bensin dan solar memang mempengaruhi kondisi lingkungan. Dia berharap, pemerintah jangan melupakan program BBM menuju BBG.

"BBG itu adalah alternatif yang paling tepat. Bahannya tersedia karena infrastrukturnya juga sudah ada. Yang paling penting gas kita juga sudah banyak," katanya.

Dia mengapreasiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan kendaraan listrik untuk menekan polusi di Indonesia. Namun program kendaraan listrik dibandingkan gas masih jauh lebih murah gas.

Baca Juga : Dirjen PPKL Kumpulkan NGO dan Kepala Dinas LHK Bahas Indeks Kualitas Lingkungan

Sehingga BBG dinilai lebih mudah direalisasikan untuk saat ini. "Listrik itu bagus tapi kapan. Apakah besok sudah bisa terealisasi? Kendaraan listrik banyak digunakan oleh masyarakat tentu itu butuh waktu beberapa tahun. Nah sambil menunggu mewujudkan kendaraan listrik ya kita bisa menggunakan BBG," paparnya.

Dia bilang, sebelum menuju ke listrik perlu ada pengantar menuju kesana, yaitu BBG. Terlebih kondisi udara sudah gawat sehingga terlalu lama jika harus menunggu mewujudkan mobil listrik yang memang memakan biaya mahal.

"Kalau mobil listrik itu masyarakat yang mau beli harus mengeluarkan uang berkali-kali lipat harga mobil yang sekarang. Sedan misalnya, bisa di atas Rp 1 miliar. Kalau mobil gas paling hanya naik sekitar 10 persen atau 15 persen dari harga normal. Artinya masih lebih cepat (realistis) untuk diwujudkan sekarang. Karena sudah mendesak ini," terang dia.

Menurut dia, mobil BBG mendesak direalisasikan. Bahkan seharusnya, diwujudkan sejak 5 tahun yang lalu. Robbi juga melihat infrastruktur gas sudah disiapkan pemerintah, meski saat ini masih di didanai oleh pemerintah melalui BUMN, misalnya Pertamina dan PGN.

Baca Juga : Pemain Jerman Ini Dipuji Klubnya

Sedangkan stasiun pengisian dari swasta untuk mensuplai BBG khususnya transportasi atau kendaraan pribadi itu belum bisa. "Itu karena masih dianggap tidak ekonomis karena harga jualnya itu masih diatur yaitu Rp 3.100. Lah harga gas nya itu kan sudah Rp 4.000 masa kita jual Rp 3.100.

"Mana ada pengusaha yang mau jual gas Rp 3.100 sedangkan dia beli itu Rp 4.000. Masa kita rugi, disinilah yang jadi PR pemerintah untuk menentukan keekonomian harga gas untuk kendaraan, atau alat transportasi sehingga swasta bisa masuk ke bisnis stasiun pengisian," terangnya.

Menurutnya, sekarang ini pemerintah sudah membangun hampir 54 SPBG dengan dana APBN. "Karena itu dananya rakyat dipakai untuk membangun 54 SPBG, harapan kami seharusnya dioptimalkan dong, jangan dilupakan," tegasnya.

Selain daripada aspek keramah lingkungan, keberadaan gas alam yang Indonesia miliki masih mencukupi, sehingga menjadikan bahan bakar gas alam mempunyai nilai keekonomian yang lebih baik dibandingkan BBM. [JAR]