Menkeu Vs Mendes, Menag Vs Mendagri

Para Menteri Jangan Gaduh Depan Rakyat

Klik untuk perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Silang pendapat para menteri bikin rakyat bingung. Seperti saat Menkeu dan Mendes PDTT “berhadap-hadapan” di isu desa siluman. Atau saat Menag dan Mendagri berlainan sikap soal pengajuan perpanjangan izin FPI. Para menteri pun disarankan tidak gaduh di depan rakyat.

Perbedaan sikap Menkeu Sri Mulyani dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar seperti tak berujung. Sri Mulyani keukeuh bahwa ada desa siluman. Sri Mulyani pun memutuskan menunda pencarian dana untuk desa itu sampai semuanya jelas. Halim juga keukeuh. Dia menegaskan, desa siluman itu tidak ada.

Belum reda polemik ini, muncul persoalan baru. Kali ini, melibatkan Menag Fachrul Razi dengan Mendagri Tito Karnavian. Persoalannya, mengenai perpanjangan izin FPI, ormas bentukan Rizieq Syihab. Fachrul sudah memberi lampu hijau agar FPI diberikan perpanjangan izin.

Dia bahkan mengaku menjadi orang pertama yang mendorong perpanjangan itu. Alasannya, FPI telah menandatangani surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan NKRI.

Baca Juga : Bagaimana Mestinya Hubungan Muslim-Yahudi?

“Saya yang mendorong FPI untuk di berikan izin lagi,” ujar Fachrul. Bukan hanya ngomong, Fahcrul juga mengeluarkan rekomendasi untuk FPI.

Namun, rekomendasi itu mentah di tangan Tito. Mantan Kapolri itu masih ogah memperpanjang izin FPI. Alasannya, masih ada masalah di AD/ ART FPI. Di sana ada visi dan misi FPI yang isinya tentang penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

Ada kabur-kabur bahasanya,” ujar Tito, dalam RDP dengan Komisi II DPR, Kamis lalu. Menurut dia, kata-kata khilafah sensitif. “Apakah biologis Khilafah Islamiyah ataukah membentuk sistem negara? Kalau sistem negara, bertentangan dengan prinsip NKRI ini,” ucapnya.

Di hari yang sama, Fachrul bersikukuh bahwa rekomendasi kementeriannya untuk perpanjangan izin FPI sudah final. “Sudah diberikan, enggak akan ditarik lagi. Kalau pertimbangan di atas tak memberikan, itu urusan yang lain, kita bukan kewenangan itu,” tegasnya dalam RDP dengam Komisi VIII DPR.

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Bos KSPSI Bilang Tidak Bisa Pakai Surat Edaran

Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Istimewa)
Fachrul menegaskan, persoalan AD/ ART FPI itu bisa diselesaikan Mendagri dengan duduk bareng FPI. “Kita deal saja sama dia, ‘Bisa eng gak mengubah ini menjadi begini?’ Enteng-enteng saja selama orang ingin membangun bangsa, kita ajak sama-sama,” saran eks Wakil Panglima TNI itu.

Pihak Istana menyerahkan polemik ini ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito. “Pembantu presiden adalah Pak Mahfud MD dan Bapak Mendagri Pak Tito Karnavian. Kepada beliau lah yang bersifat teknis untuk disampaikan,” ujar Jubir Presiden, Fadjroel Rachman.

Polemik ini membuat gaduh suasana. Kritik pun datang dari PPP. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menyebut, perbedaan pendapat atau perdebatan sebaiknya tidak ditunjukkan di depan publik.

Perbedaan itu harus diselesaikan dalam rapat-rapat internal. Kabinet ini harus berdebatnya di dalam, jangan berbeda pendapat di luar. Ini kan sudah mulai nih, Mendagrinya begini, Menagnya begini,” ujarnya, kemarin.

Hampir senada dengan Baidowi, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengingatkan, para menteri agar tidak bersilang pendapat di depan publik. “Sangat-sangat tidak elok, tidak produktif, dan tidak dewasa dari sudut komunikasi. Para menteri jangan gaduh di depan rakyat dong,” sarannya, tadi malam.

Baca Juga : Airlangga Ambil Formulir Caketum

Menurut dia, perbedaan pendapat bisa dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat internal kabinet. Atau, bisa saling mengkomunikasikan satu sama lain. Baik lewat telepon, maupun bertemu langsung.

Istilah kampungnya, bisa kopdar lah antara menteri-menteri ini,” seloroh Direktur Emrus Corner ini. “Mereka kan satu perahu, di kabinet. Jangan arogan,” imbuhnya.

Kedewasaan berkomunikasi, disebut Emrus, menjadi salah satu syarat bagi para pejabat publik. Presiden Jokowi sendiri tidak ingin ada kegaduhan. “Ini yang tidak dicamkan para menteri. Masyarakat akan menilai, koordinasi dan komunikasi antara para menteri ini tidak berjalan dengan baik,” tandasnya. [OKT]