KPK Cekal Tersangka Kasus Suap RTH Bandung

Klik untuk perbesar
Febri Diansyah (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK mencegah seorang wiraswasta bernama Dadang Suganda ke luar negeri. Dadang merupakan tersangka kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013. 

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang bernama Dadang Suganda, wiraswasta, selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 26 November 2019," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Selasa (3/12). 

Berita Terkait : Kasus Petral, KPK Garap 6 Saksi

Dadang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober dan diumumkan Kamis (21/11). Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar. Selain Dadang, komisi antirasuah juga menetapkan mantan anggota DPRD Kadar Slamet sebagai tersangka. Dia juga jadi makelar tanah. 

Keduanya menyusul mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Kota Bandung Herry Nurhayat serta mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet yang sudah lebih dulu ditersangkakan komisi pimpinan Agus Rahardjo cs itu. Akibat ulah makelar tanah itu, negara dirugikan Rp 69 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp 115 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK.

Berita Terkait : Kasus Suap Bupati Bengkayang, KPK Maraton Periksa Saksi

"Kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 69 miliar atau 60 persen dari nilai anggaran yang direalisasikan sangat merugikan keuangan daerah dan praktek korupsi makelar tanah ini juga merugikan masyarakat pemilik tanah yang tanahnya dibeli bahkan lebih murah dari NJOP," tegas Febri. 

Kini, salah satu yang menjadi fokus KPK adalah penelusuran pihak-pihak yang menikmati aliran dana dalam perkara ini. "Karena itu, kami ingatkan pada para pejabat Pemkot Bandung, Anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana agar bersikap koperatif mengembalikannya ke KPK," imbau eks aktivis ICW itu. [OKT]