Mau Buang 20 Ribu Ton Beras

Bulog Dinilai Nggak Profesional

Ist
Klik untuk perbesar
Ist

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Urusan Logistik (Bulog) dianggap gagal mengelola manajemen. Pasalnya, dalam waktu dekat Bulog berencana membuang 20.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) senilai Rp 160 miliar.

Soalnya, beras tersebut sudah disimpan lebih dari empat bulan. Bulog juga minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membayar ganti ruginya.

Kritikan ini disampaikan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng. Menurutnya, Bulog sudah melakukan pelanggaran berat dan keterlaluan. Karena berniat membuang beras dalam jumlah besar.

“Kalau sampai terjadi pembusukan beras sebanyak itu, sudah pelanggaran berat. Itu kejahatan ekonomi negara,” cetusnya.

Bulog, ujar Salamudin, tidak boleh cuci tangan. Bahkan, Pimpinan Bulog harus dipanggil dan diminta bertanggung jawab. ”Kenapa sebanyak itu dibuang? Kenapa tidak diantisipasi?” tanyanya.

Salamudin juga mendesak Bulog diproses secara hukum. Entah oleh kepolisian atau kejaksaan. Karena sebagai BUMN, Bulog malah merugikan negara.

Baca Juga : Deputi Pencegahan dan Plt Juru Bicara KPK Diadukan ke Dewas

Di kesempatan lain, pakar pertanian IPB, Prof Dwi Andreas mengatakan, rencana Bulog ini menunjukkan tata kelola first in first out tidak berjalan dengan baik.

“Memang benar dalam komoditas pertanian, pembuangan tidak terhindarkan. Karena beras mudah rusak. Dengan stok Bulog 2 juta ton lebih, jumlah 20 ribu ton rusak mungkin terjadi. Namun sebenarnya masih bisa ditekan jumlahnya,” ujarnya.

Berbagai langkah perbaikan, kata Dwi, bisa dilakukan Perum Bulog. Terutama di manajemen barang pertama datang, yang pertama keluar. Kemudian manajemen pengaturan suhu dan lingkungan gudang, serta pengemasan beras.

Menurut Dwi, Bulog memang dituntut profesional mengelola beras sebagai bahan pokok. “Mungkin saja ada kesalahan manajemen. Karena tata kelola first in first out sangat penting,” jelasnya.

Rencana Bulog ini juga disayang kan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono. Dia mengusulkan, sebaiknya beras tersebut dihibahkan saja ke APPSI.

Selanjutnya, pihaknya yang akan mengolah dan mendistribusikan. Karena masih banyak yang butuh. Hal ini lebih baik di bandingkan dimusnahkan. Belum lagi perlunya anggaran negara yang besar.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Ferry juga menyatakan, sistem inventory di Bulog seharusnya bisa memberikan peringatan. Ketika stok beras di gudang ada yang sampai setahun.

Dia pun menyarankan, Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering di gudang yang lebih tahan lama.

Seperti diketahui, rencana Bulog ini sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian juga, beras ini harusnya dijual di bawah harga eceran ter tinggi (HET). Atau diolah kembali untuk memperbaiki mutu beras.

Sedang menurut Peraturan Men teri Keuangan (PMK) No mor 88 Tahun 2018, dana pengadaan Cadangan Beras Pemerintah 2019 sebesar Rp 2,5 triliun.

Anggaran tersebut mensyaratkan, Bulog harus menyalurkan beras kepada masya rakat. Sebaliknya, pengadaan CBP oleh Bulog dilakukan menggunakan kredit perbankan terlebih dahulu.

Baca Juga : Wamen PUPR Keluhkan Pembangunan Di Daerah Lambat

Terkait hal ini, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian penggantian anggaran 20 ribu ton stok CBP yang akan disposal stock.

“Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada. Tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan. Tapi untuk eksekusi disposal, anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan, bagaimana penggantiannya?” katanya.

Tri mengatakan, rerata harga pembelian stok CBP, yang tak lain beras berjenis medium berada di kisaran Rp 8.000 per kilo gram (kg). Jika dikalkulasi, nilainya setara dengan Rp 160 miliar. [JON]