RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi. Menurutnya, komitmen itu tidak berkaitan dengan pemberian grasi terhadap terpidana kasus korupsi Annas Maamun.

"Masalah grasi, masalah pemotongan, itu saya kira proses hukum, proses peradilan yang berjalan. Tidak ada kaitannya dengan bahwa kita tidak memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi," tegas Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Berita Terkait : Febri Diansyah Mundur dari KPK

Pemberian grasi terhadap mantan Gubernur Riau itu, ditegaskannya, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Pemberian grasi itu tidak bisa dianggap sebagai sikap yang tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Sedangkan terkait pemberian remisi, Ma'ruf mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut harus dihormati sebagai suatu produk hukum.

Baca Juga : Hakekat Pamong Dan Prajurit

"Itu proses hukum yang tidak mungkin kita intervensi, proses hukum itu. Maka kalau ada upaya-upaya lain, ya tentu aturan-aturannya yang kita revisi," tandasnya.

Untuk diketahui, pengurangan masa hukuman satu tahun yang diberikan kepada Annas Maamun berdasarkan pertimbangan, yang bersangkutan sudah tua dan sakit-sakitan di dalam tahanan.

Baca Juga : Herd Immunity

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, grasi tersebut tidak berarti menghapuskan hukuman Annas Maamun atas kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

"Dia kan sudah pakai oksigen tiap hari, kemudian sakit-sakitan dan banyak lagi penyakitnya. Diberi grasi itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Dia tetap tindak pidananya, hanya saja diampuni dengan pengurangan hukum," tegas Mahfud. [OKT]