KPU Bolehkan Koruptor Maju Pilkada

KPK Prihatin, Menkopolhukam Bilang Sesuai Putusan MK

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Tedy O.Kroen/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Tedy O.Kroen/Rakyat Merdeka)

 Sebelumnya 
Belum genap setahun menjabat, Tamzil ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun anggaran 2019. Perkara ini telah dilimpahkan KPK ke tahap penuntutan dan menunggu proses sidang.

Baca Juga : Sudah Minta Maaf, Yasonna Saja Masih Diceramahi Pengamat

Disinggung mengenai kasus korupsi yang kembali menjerat Tamzil, Mahfud menyatakan hal tersebut merupakan kasus. Sementara PKPU menyangkut aturan. "Itu soal lain. Itu kasus bukan peraturan. Kalau PKPU itukan peraturan," tandasnya. 

Baca Juga : Pindah Ibu Kota Berpotensi Dorong Perekonomian Kita

PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020 telah terbit. Peraturan KPU tersebut tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan di Jakarta pada 2 Desember 2019 dengan ditandatangani Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono dan Ketua KPU Arief Budiman tertanda tangan (ttd).

Baca Juga : Kasus Suap Proyek Masjid Agung di Solok Selatan, KPK Tahan Bos Dempo

Dalam Peraturan KPU Pencalonan tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. [OKT]