Akan Evaluasi KPK, Jokowi: Agar Tidak Sporadis

Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12). (Foto: Dok. Setkab)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12). (Foto: Dok. Setkab)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap program-program terkait pencegahan-pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan," kata Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12).          

Evaluasi itu, menurut Jokowi, harus dilakukan menyeluruh. Salah satunya soal pembangunan sistem pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Hal tersebut terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK. Menurut Jokowi, OTT harusnya disertai dengan pembenahan. 

"Penindakan perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi. Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkep, setelah ditangkep seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," tuturnya.        

Berita Terkait : Jokowi: Data Lebih Berharga dari Minyak

KPK, kata Jokowi, juga harus melakukan pembenahan rekrutmen politik. Jokowi tak ingin biaya besar di dunia politik malah menjerumuskan para politikus terkait tindak pidana korupsi. Eks gubernur DKI itu pun meminta KPK fokus sehingga tidak bekerja secara sporadis.         

"Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah," sambung Jokowi. "Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu."         

Jokowi pun berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk perbaikan sistem pemberantasan korupsi, termasuk yang bersinggungan dengan rekrutmen politik. "Oleh sebab itu, saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan baik menyampaikan perbaikan sistem," tegasnya.         

Berita Terkait : Jokowi Mau Naikkan Usia Pensiun Prajurit TNI Jadi 58 Tahun

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, komisi antirasuah sudah melakukan penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi. Pekerjaan itu sudah ditentukan dalam undang-undang. KPK juga terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Jokowi.        

"Untuk pencegahan sendiri KPK itu melaksanakan peraturan presiden tentang pencegahan korupsi stranas korupsi, sporadisnya di mana? Itu sudah sangat terkonsep, terkoordinir. Karena itu kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas," ujar Syarif di Gedung KPK, Senin (9/12).         

Dia memastikan, KPK siap jika presiden melakukan evaluasi. "Kita silakan dievaluasi," selorohnya. Syarif mengingatkan, tak ada satupun lembaga di Indonesia yang tidak bisa dievaluasi. "Kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat," imbuh Syarif.        

Berita Terkait : Jadikan Labuan Bajo Wisata Super Premium, Jokowi: Akan Berikan Dampak Ekonomi ke Masyarakat

Ketua KPK Agus Rahardjo juga membantah melakukan kinerja secara serampangan. "Anda lihat hari ini, peringatan hari ini kan sudah kita sampaikan kan memang lebih banyak pencegahan," ujarnya di tempat yang sama.         

"Kita melakukan evaluasi, kita lebih banyak mendengar. Kan anda tahu ada paling tidak ada tiga menteri, ada dua gubernur, kemudian dari penegak hukum kita tanya pendapatnya. Dari situ pimpinan akan merumuskan dan mudah-mudahan langkah-langkah ini juga akan dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya," tandasnya. [OKT]