2020, Politik Tenang, Ekonomi Tegang

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Pengamat ekonomi dari Indef, Bhima Yudhistira menganalisa, ekonomi 2020 memang akan mengalami perlambatan yang cukup parah. Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2020 hanya akan berkisar 4,8 persen. Konsumsi rumah tangga yang merosot bukan hanya karena ekonomi global atau perang dagang.

Tapi juga karena rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan, dan rencana pencabutan subsidi listrik 900 VA. “Di luar kena gebuk, di dalam kena gebuk juga. Alhasil, daya beli kelas menengah akan anjlok tajam. Padahal, konsumsi yang diharapkan jadi penopang utama pertumbuhan,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Pengamat ekonomi dari UII Yogya karta, Prof Edi Suwandi Hamid mem per kirakan, hal serupa. Kata dia, dalam beberapa tahun terakhir, target-target ekonomi kita tidak pernah tercapai. Pertumbuhan ekonomi mandek di angka 5 persen.

Berita Terkait : Jokowi ke Pelaku Ekonomi Digital: Jangan Sampai Indonesia Hanya Jadi Pasar

Dalam lima tahun ter akhir hanya 5,1 atau 5,2 persen, tak pernah lebih. “Tahun depan tentu akan lebih berat lagi,” kata Edi saat dikontak, tadi malam. Kondisi ini ditambah dengan penerimaan dari pajak tahun ini yang meleset dari target.

Tiga minggu sebelum tutup buku, penerimaan dari pajak masih kurang sekitar Rp 441 triliun. Tentu ini akan berpengaruh pada pendapatan tahun depan. Ruang fiskal semakin sempit.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menganalisis situasi politiknya. Kata dia, situasi politik pada 2020 diprediksi stabil dan kondusif. Tak ada kegaduhan politik seperti pada pilpres atau Pilgub DKI Jakarta. partai-partai besar juga sudah menggelar Munas. Gelaran pilkada juga banyak digelar di luar Jawa. Jauh dari pusat pemerintahan. “Perlu diantisipasi blunder-blunder politik yang menimbulkan kemarahan atau protes dari rakyat dalam skala yang massif,” kata Qodari.

Baca Juga : Supaya Makin Kinclong, Lippo Karawaci  Tunjuk CFO dan CIO dari Perusahaan Fortune 500

Contohnya, kata dia, seperti kontroversi RUU KUHP yang menciptakan gelombang protes besar, karena RUU tersebut menyita perhatian banyak kalangan. RUU KUHP mengatur setiap kehidupan masyarakat mulai dari lahir sampai kematian, ketika ada yang tidak sesuai dalam rancangan undang-undang tersebut, maka banyak menuai protes, bahkan dengan gelombang besar.

Selain soal undang-undang, Kabinet Indonesia Maju, kata Qodari, juga mesti lebih hati-hati dengan tidak membuat blunder, dengan tindakan kontoversial yang menuai reaksi publik. Selama tidak ada tindakan blunder, situasi stabil politik pada 2020 bahkan bisa berlanjut sampai akhir kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, kata dia, Jokowi sudah didukung oleh 85 persen kekuatan politik, apalagi kompetitor ketika pilpres, Prabowo Subianto dengan Gerindra ikut bergabung.

Baca Juga : Imbas Corona, Bawang Putih Bikin Inflasi Turun 0,28 Persen

Bahkan kekuatan politik yang ada di luar seperti Demokrat sudah memberi isyarat memberikan dukungan. Dalam pidato akhir tahun, Ketum Demokrat SBY lebih banyak memberikan semacam dukungan kepada pemerintah. [BCG]