Jiwasraya Gate, SBY: Jangan-jangan Saya Disalahkan Lagi

Presiden RI Ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: instagram)
Klik untuk perbesar
Presiden RI Ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: instagram)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY angkat bicara soal Jiwasraya-Gate yang diduga merugikan negara Rp 13,7 triliun. SBY mencium, ada gelagat kasus ini akan ditarik mundur ke masa pemerintahannya.

SBY mencurahkan isi hatinya lewat cuitan staf pribadinya, Ossy Dermawan, melalui akun twitter @ossydermawan. Ossy awalnya menuturkan, Kamis (26/12), SBY menerima sejumlah tamu. Dalam pembicaraan, tamu tersebut menduga, kasus Jiwasraya akan "ditarik mundur" ke tahun 2006, saat SBY menjabat Presiden. 

Menurut Ossy, SBY merespon pernyataan si tamu dengan tenang. "Dengan tenang, SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya, salahkan saja masa lalu," tulis Ossy dalam twitternya, kemarin.

Padahal, menurut Ossy, yang diketahui rakyat, Jiwasraya-Gate ini terjadi dalam dua tahun terakhir. Yakni 2018-2019. Tapi jika tak ada yang bertanggung jawab, SBY pasrah jika disalahkan.

Berita Terkait : KPK Makin Tenggelam

"Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juga masih ada. Mulai dari saya, Wapres JK, Menkeu SMI (Sri Mulyani) MenBUMN, dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," ujar SBY seperti ditirukan Ossy.

SBY kemudian mengaku mendapatkan informasi soal banyaknya BUMN, termasuk sejumlah bank, yang bermasalah. Masalahnya mulai dari keuangan yang tidak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan atau melanggar aturan. SBY pun khawatir dirinya lagi yang akan disalahkan dalam permasalahan-permasalahan itu. "Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," tutup Ossy.

Istana langsung menanggapi pernyataan SBY tersebut. Stafsus Presiden Jokowi, Dini Shanti Purwono mengatakan, Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Menurutnya, Jokowi hanya menyampaikan, persoalan Jiwasraya sudah lama terjadi, sebelum masa kepemimpinannya. "Beliau hanya menyampaikan fakta, masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan ini adalah masalah yang cukup kompleks. Karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya," ujar Dini, kemarin.

Presiden, lanjut Dini, sudah memerintahkan menteri terkait untuk turun tangan menangani kasus gagal bayar Jiwasraya itu. Sekaligus, untuk memperbaiki sistem ke depan. Selain itu, Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, juga sudah berjalan. Dia meminta, semua pihak fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan untuk menangani kasus itu. 

Berita Terkait : Jiwasrayagate, Benny Tjokro Ditahan Kejagung!

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menyebut, tak ada gunanya saling menyalahkan dalam Jiwasraya-Gate ini. Dia menilai, pemerintahan SBY dan Jokowi sama-sama bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan terhadap Jiwasraya. "Dua pemerintah berbagi dosa karena kurang pengawasan dan merespons laporan dugaan fraud. Semoga tidak ada lagi waris-mewarisi bom atom lagi di masa mendatang," ujar Eva, kemarin. Saat ini, katanya, lebih baik fokus menyelesaikan kasus ini. Ini merupakan tugas pemerintah. 

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyarankan, pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR. Pansus itu nantinya bisa memanggil para Menteri BUMN sejak era pemerintahan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri sampai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. "Biar diuji di masa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan 'bobrok' tak bertanggung jawab. Ketimbang terus menyalahkan ke belakang," tutur Jansen. 

DPR sendiri sudah berencana membentuk Pansus. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengatakan, pembentukan Pansus tergantung hasil rapat gabungan yang akan dilakukan pertengahan Januari 2020 mendatang. Jika Pansus terbentuk, semua pihak yang dianggap terkait, akan dipanggil. 

Dari sisi penegakan hukum, Kejagung sudah mencekal 10 orang yang terkait Jiwasraya-Gate. Jampidsus Kejagung, Adi Toegarisman mengungkapkan, 10 orang yang telah dicekal itu berasal dari unsur PT Asuransi Jiwasraya dan pihak swasta. "Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya, tadi malam kita sudah minta ke pihak terkait untuk mencekal 10 orang berinisial HR, DYA, HP, MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT dan AS," tutur Adi di Kejagung, kemarin. 

Berita Terkait : Soetta Siap Layani 21 Rute Penerbangan yang Dialihkan dari Halim

Di antara yang dicekal adalah mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan dua orang dari pihak swasta yakni Heru Hidayat dan Beny Tjokrosaputro. "Semuanya diduga terlibat, maka dari itu dilakukan upaya Cekal," tuturnya. Informasi yang beredar, mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim sudah kabur ke Madrid, Spanyol. Sedangkan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo sudah terbang ke London, Inggris. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah, keterlibatan Erick Thohir dalam kasus Jiwasraya-Gate. Erick melalui perusahaannya, Mahaka Media (ABBA), justru memberikan keuntungan kepada perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Dia menjelaskan, Jiwasraya membeli saham ABBA pada 23 Januari 2014 seharga Rp 14,9 miliar. Saat itu, saham ABBA masih berada di posisi Rp 95 per lembar saham. Tak sampai satu tahun, Erick mengambil Sixers dan DC United, tepatnya pada 17 Desember 2014. Jiwasraya pun menjual saham ABBA dua kali.

Dari penjualan saham tersebut, Jiwasraya memperoleh dana Rp 11 miliar dan Rp 6 miliar. Saat itu, harga saham ABBA berada di posisi Rp 114 per lembar saham. "Keuntungannya ternyata Rp 2,8 miliar. Jadi, Jiwasraya untung ketika beli saham ABBA. Persentase keuntungannya lebih dari 18 persen, ketika beli saham ABBA," tegas Arya di Jakarta, Jumat (27/12). [OKT]