RMco.id  Rakyat Merdeka - Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi polemik.

Soalnya, Pasal 1 draf itu menyebut, pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara.

Berita Terkait : Pinangki, Perpres dan Pengobat Luka

Hal ini memicu kekhawatiran, komisi antirasuah bakal diintervensi Presiden.

Terkait hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, komisi yang dipimpinnya bebas dari intervensi. Termasuk, intervensi Presiden.

Berita Terkait : Jokowi Keluar Solo-nya

KPK saat ini, masih sama dengan KPK pada periode-periode sebelumnya. "Nggak. Ada. Nggak ada. Saya katakan presiden tidak pernah mengintervensi kinerja KPK, termasuk dengan Dewan Pengawas," ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (30/12).

Presiden Jokowi sudah menegaskan, ia tak pernah mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. "Sangat jelas dikatakan, bahwa Presiden tak pernah mengintervensi penegakan hukum oleh KPK," tegas Firli.

Berita Terkait : Presiden: Waspadai Klaster Keluarga, Kantor, dan Pilkada

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tak masalah jika draf Perpres tersebut dikritik. "Ya nggak apa-apa dikritik, nanti dilihat sajalah. Itu kan gampang nih, kita semuanya ingin baik. LSM tentu ingin baik. Kita juga ingin baik, gitu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Kalau nantinya dianggap tak baik, perpres tersebut bisa saja diuji. Ada sejumlah cara untuk menguji peraturan yang dibuat pemerintah. Bisa direvisi lagi melalui executive review, judicial review, dan sebagainya. Tapi masukan-masukan itu tentu harus ditampung," tutupnya. [OKT]