Dituding Ogah-ogahan Usut Jiwasrayagate

KPK Lama Dijatuhkan KPK Baru

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jiwasrayagate yang diduga merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun itu, ternyata pernah dilaporkan ke KPK, April 2019. Namun, KPK yang dipimpin Agus Rahardjo Cs itu, dituding ogah-ogahan mengusutnya.

Yang menuding ini bukan aktivis atau orang biasa. Tapi, dilontarkan KPK baru yang dipimpin Firli Bahuri Cs.

Tudingan KPK lama ogah mengusut Jiwasrayagate itu, diungkapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat menanggapi tantangan sejumlah pihak, agar KPK mengambil alih Jiwasrayagate dari Kejaksaan Agung.

Nawawi mengungkapkan, ketika Jiwasrayagate masih hangat, pimpinan KPK Jilid V mencoba mencari tahu, pernah tidaknya komisi antirasuah itu menerima laporan.

“Apakah memang kasus ini nggak pernah datang ke KPK? Apakah betul tidak pernah ada, sehingga KPK tidak meng-handle ini? Ternyata tidak demikian,” ujar Nawawi, kemarin.

Dari data yang diperoleh Nawawi, Jiwasrayagate ini pernah dilaporkan ke KPK, April 2019. Malah, saat itu BPK juga sudah menyerahkan sejumlah data-data. Namun, KPK saat itu tak serius menindak lanjutinya.

Berita Terkait : PPATK Mulai Telusuri Aliran Dana Jiwasrayagate

“Itu tidak disikapi. Atau bukan tidak, mungkin disikapi tapi terlalu lambat atau ogahan,” imbuh hakim adhoc Pengadilan Tipikor ini.

Nawawi menduga, KPK saat itu malas mengusut Jiwasrayagate yang sifatnya case building, alias membangun kasus dari bawah. Sementara Agus Cs, lebih senang melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT. Soalnya, kegiatan penindakan itu relatif gampang. Cukup menyadap, dapat bukti, lalu proses hukum. Nawawi menyebut OTT sebagai kerja manja.

“Ketika memperoleh perkara semacam ini (Jiwasraya), ada kecenderungan mereka ogah-ogahan karena kasus seperti ini case building. Artinya, kita membangun kasus ini dari bawah Kan repot,” urai Nawawi.

Nah, karena tidak ada kemajuan dalam pengusutannya, kasus ini kemudian dibawa ke penegak hukum lain. Yakni, Kepolisian dan Kejagung. Akhirnya, Kejagung yang menangani perkara dengan taksiran kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun itu. Karena itulah, Nawawi enggan mengambil alih kasus ini dari korps Adhyaksa. Atau bahkan, untuk sekadar cawe-cawe.

“Ketika teman-teman di Kejaksaan Agung mulai bekerja, terus kita pimpinan KPK yang baru, tiba-tiba mau datang lagi di sesuatu yang pernah kita abaikan. Gimana, coba?” ucapnya.

Komisi pimpinan Firli Bahuri Cs itu kini hanya dalam posisi memantau, alias melakukan koordinasi dan supervisi penanganan Jiwasrayagate yang dilakukan lembaga pimpinan ST Burhanudin itu.

Berita Terkait : Kejaksaan Agung Saatnya Salip KPK

Selain itu, Nawawi mengatakan KPK memberikan kepercayaan kepada Kejagung untuk mengusut kasus itu.

Tak hanya Jiwasrayagate, Nawawi menyebut, ada banyak perkara di KPK yang tidak tertangani dengan maksimal, lantaran Agus Cs ogah mengusut kasus yang sifatnya case building. Nawawi ingin KPK kini memperkuat metode case building tersebut.

Ia berharap, tidak ada lagi laporan terkait dugaan korupsi yang masuk ke KPK yang tidak tertangani dengan maksimal, seperti Jiwasrayagate. “Nah sekarang pekerjaan kami adalah, kalau ada yang seperti itu tidak boleh ada lagi ogah-ogahan. Lakukan gitu. Jangan sekarang orang sudah tangani kita disuruh ambil alih,” selorohnya.

“Masa pimpinan yang baru suruh ambil lagi sesuatu yang dibiarkan,” tandasnya.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menolak berkomentar soal permintaan untuk mengalihkan penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya ke komisi antirasuah.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut, mereka puasa ngomong hingga tahun depan. “Belum bisa kasih respon yah. Tanggal 3 (Januari 2020) lah, tanggal 3,” ujar Syamsuddin di Gedung KPK.

Berita Terkait : Benny Tjokro dan Mantan Dirut Jiwasraya Dititip di Rutan KPK

Rakyat Merdeka mencoba mengonfirmasi ke pimpinan KPK lama. Namun Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M. Syarif tidak membalas pesan yang dikirimkan. Tetapi, 18 Desember lalu, Agus mengakui, komisinya pernah menyelidiki Jiwasrayagate.

Meski tak menyebut secara rinci, Agus mengatakan, proses penyelidikan tak berlanjut karena Kejaksaan Agung telah lebih dulu meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. “Kita juga melakukan penyelidikan. Sayangnya, kalau tidak salah, dari Kejaksaan sudah keluar sprindik-nya. Kalau tidak salah,” kata Agus saat itu.

Meski demikian, Agus mengaku akan kembali menelaah penyelidikan yang telah dilakukan pihaknya. Tak tertutup kemungkinan, objek perkara yang ditangani lembaga anti korupsi, berbeda dengan yang ditangani Kejaksaan.

Sementara itu, Kejagung kemarin menggarap tiga saksi dalam perkara Jiwasrayagate. Ketiganya adalah Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis Jiwasraya Eldin Nasution, Dirut PT Trimegah Sekuritas Indonesia Stephanus Turangan, dan Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra.

“Jadwal pemeriksaan hari ini 2, besok 2, kemudian 6,7,8 (Januari) juga kami memanggil sekitar 20 orang,” beber Jampidsus Adi Toegarisman. [OKT]