Dua Stafnya Disebut Terseret OTT Wahyu Setiawan

Hasto: Begitu Surat Perintah Turun, PDIP Pasti Bantu KPK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)
Klik untuk perbesar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara soal kabar dua stafnya yang berinisial D dan S, yang disebut-sebut terseret dalam pusaran kasus OTT, yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hasto menegaskan, PDIP tidak akan kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Menurutnya, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Karena itu, PDIP terus melakukan edukasi, dan akan memberikan sanksi yang berat bagi siapa saja yang terlibat.

“Menurut laporan Kepala Sekretariat PDIP, tadi memang datang beberapa orang. Sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah. Begitu itu dipenuhi, ya tentu saja seluruh jajaran PDIP akan membantu kerja KPK untuk sebuah misi yang sangat baik tersebut," jelas Hasto di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).

"Jadi, informasi terhadap adanya penggeledahan, penyegelan, itu tidak benar. Tetapi kami tahu, KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca OTT tersebut. Dalam hal ini, partai memberikan dukungan terhadap KPK," sambungnya.

Hasto juga memberi penjelasan soal stafnya yang berinisial D dan S, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Berita Terkait : Digarap KPK Lagi, Hasto Kristiyanto Sumringah

"Sampai saat ini, kami masih belum tahu. Karena itu, kami menunggu keputusan. Kita lihat juga, apa yang akan disampaikan oleh KPU dalam keterangan persnya," tutur Hasto.

Ia berkeyakinan, apa yang dilakukan KPU dan KPK merupakan hal yang positif. "Saya sebagai Sekjen, tentu saja bertanggung jawab juga terhadap pembinaan seluruh anggota partai kader-kader partai," tandasnya.

Terkait dengan cuitan Politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut D dan S adalah staf Hasto, ia menegaskan, seluruh Staf Sekretariat memang berada di bawah pertanggungjawaban Sekjen.

Seluruh kader PDIP, seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan ideologi partai. Termasuk, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

“Perlu saya tegaskan, sebagai Sekjen, saya bertanggung jawab dalam membina seluruh staf, anggota, dan kader partai. Karena itu merupakan tugas yang diberikan AD/ART. Apa yang menjadi tindak dari para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi, ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab,” katanya.

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Hasto mengaku tidak mengetahui keberadaan D dan S saat ini. Terlebih, sekarang ini, ia sedang diare. Selain itu, pihaknya juga sedang fokus persiapan HUT ke-47 dan Rakernas PDIP.

Saat ditanya kabar dirinya menghindari KPK dengan mendatangi PTIK, Hasto dengan tegas membantahnya.

Ia pun mengungkap pertemuannya dengan para Pemred untuk menyampaikan  informasi terkait dengan HUT dan Rakernas ini.

Mengenai OTT yang dikabarkan terkait pergantian antar waktu (PAW) DPR, Hasto mengatakan, PAW sangat terikat dengan UU Partai dan KPU.

"Jadi, tidak ada ruang gerak untuk bermain, karena peraturannya sangat ketat. PAW sudah dilakukan puluhan kali, dan tidak ada sebuah proses negosiasi untuk PAW. Itu karena konfigurasi hukumnya sangat jelas, dan tidak bisa dinegosiasikan," tegasnya. 

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Menurutnya, semua harus berpijak pada hukum. Terlebih, PDIP pernah mengalami saat lakukan PAW, dan ada gugatan.

"Itu perlu waktu 2 tahun, makanya partai harus hati-hati melakukan PAW,” kata Hasto.

“Kita harus melihat terlebih dulu apa yang nanti disampaikan KPK. Intinya, partai terus memberikan dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan korupsi,” pungkasnya. [OKT]