China Kembali Ke Natuna, Istana Berusaha Sabar

Presiden Jokowi saat berkunjung meninjau 2 KRI di Selat Lampa, Perairan Natuna, beberapa hari lalu. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi saat berkunjung meninjau 2 KRI di Selat Lampa, Perairan Natuna, beberapa hari lalu. (Foto: Sekretariat Kabinet)

RMco.id  Rakyat Merdeka - CHINA begitu bandel. Kapal-kapal nelayan mereka kembali berkeliaran di Natuna pasca kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah ZEE Indonesia itu. Melihat kondisi ini, pihak Istana berusaha sabar.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, menganggap wajar datangnya kapal China ke perairan Natuna. Sebab, memang sejak awal ada perbedaan pandangan antara Indonesia dan China mengenai status Natuna.

Jaleswari menerangkan, Indonesia berpegang pada United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan wilayah itu adalah bagian dari ZEE Indonesia. Sementara China, berpegang pada Nine Dash Line alias sembilan garis putus-putus yang diklaim sebagai batas teritorialnya.

“Jadi, soal klaim-klaim dan lain-lain, sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu. Dan itu wajar saja,” ujar Jaleswari, di Istana Negara, kemarin.

Dengan perbedaan mendasar itu, Jaleswari meyakini kejadian kapal China yang masuk ZEE di Natuna akan terus berulang. Yang terpenting, katanya, kehadiran Presiden memberi pesan yang jelas; kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa ditawar.

Berita Terkait : Jokowi Garang Juga Ke China

Yang juga penting adalah Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE Natuna serta melindungi nelayan yang ada di sana. “Bagaimana pengua saan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan,” ujarnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman, menyatakan, untuk sementara waktu, kapal-kapal TNI AL akan tetap berada di perairan Natuna. Fadjroel menyebut, keberadaan kapal TNI AL itu untuk mengawasi kapal Coast Guard dan kapal ikan China yang kembali berseliweran di wilayah itu.

“Ya tetap di sana, tetap ada di sana. Dimungkinkan sementara ini, jadi ada upaya bersama untuk mengawal hal tersebut,” tegas Fadjroel di Istana Negara, kemarin.

Selain mengawasi, keberadaan kapal perang TNI AL itu juga untuk melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan patroli dengan melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

“Dalam hak berdaulat dalam kasus ini, adalah Zona Ekonomi Ekslusif, itu yang diperlukan adalah penegakan hukum,” tutur dia.

Berita Terkait : Soal Natuna, Jokowi Keras Terhadap China

Terpisah, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, memprediksi, permasalahan ini tak akan selesai cepat karena China dan Indonesia memiliki klaim sendiri-sendiri. Indonesia tak mau mengakui klaim China. Demikian sebaliknya.

Karena itu, Hikmahanto menyebut, tak mungkin ada pembicaraan antara Indonesia dan China terkait masalah ini. “Mereka enggak mau mundur sejengkal pun dari klaimnya kan,” ujar Hikmahanto.

Atas hal itu, dia menyarankan, Pemerintah sebaiknya melakukan backdoor diplomacy atau diplomasi pintu belakang. Harus ada seorang tokoh dari Indonesia berbicara dengan tokoh China untuk membahas masalah ini.

“Menyampaikan jangan sampai masalah kaya begini itu memunculkan sentimen anti China di Indonesia, padahal China ini punya kepentingan yang besar di Indonesia,” ujarnya.

Ia menyatakan, China yang akan rugi jika terjadi sentimen anti China dan pemerintah Indonesia tak bisa mengendalikan. Menurutnya, investasi negara pimpinan Xi Jinping tersebut bakal terganggu.

Berita Terkait : Perkuat Keandalan Energi Nasional, Pertamina Bersinergi dengan BUMN Karya

“Sehingga mereka tidak seperti layangan diulur, ditarik lagi. Nanti sudah mundur kapal-kapalnya, nanti sudah mulai tenang di Indonesia didatengin lagi. Jangan. Jadi, itu yang harus mereka pahami,” tuturnya.

Hikmahanto menyebut, kerja sama dengan China di perairan Natuna juga tak mungkin dilakukan karena ada perbedaan pendapat terkait wilayah tersebut. Sembari melakukan pendekatan diplomasi pintu belakang, pemerintah harus menempatkan nelayan di wilayah Natuna.

”Saya bilang solusi kita adalah perbanyak nelayan-nelayan kita di sana untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Ini kan masalah sumber daya alam,” tandasnya. [OKT]