Yang Gugat Pemprov DKI Soal Banjir Punya Motif Politik?

Anies Baswedan dikerubungi warga saat mendatangi salah satu lokasi banjir. Foto: Twitter @aniesbaswedan
Klik untuk perbesar
Anies Baswedan dikerubungi warga saat mendatangi salah satu lokasi banjir. Foto: Twitter @aniesbaswedan

RMco.id  Rakyat Merdeka - Massa atau kelompok yang menggugat Gubernur DKI, Anies Baswedan soal banjir di ibukota pada awal tahun 2020 diyakini punya motif politik. 

Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Daniel Hutapea.

Berita Terkait : Pamit ke Anies, Dubes AS: Kami Tak Punya Kepentingan pada Prediksi Cuaca DKI


"Air itu anugerah Tuhan. Berkah. Mosok kita mengutuk pemberian Tuhan. Kalau mau gugat alam silakan. Memang ada pasalnya? Kalau enggak bisa nunjukkan pasal berapa di KUHAP, berarti ada motif politik," ujarnya pada wartawan, di Jakarta, Selasa (14/1).


Siapa yang berambisi menjatuhkan Anies gara-gara banjir tersebut? Daniel menyebut, yang pasti, kelompok yang tak ingin nama Anies makin besar dan jadi calon serius di pilpres berikut. 

Berita Terkait : Pemprov DKI: Sama Aja, Beda Bahasa Doang...


"Kan mereka mau majuin yang di Surabaya (itu). Padahal, pilpres kan, masih lama. Jangan terburu nafsu dong," sindirnya.

Dia pun menyoroti soal pemilik mall yang berencana menggugat Pemprov DKI. "Jangan latah. Mereka harusnya memperhitungkan amdal dan infrastruktur sebelum membangun mall. Tingginya berapa supaya tidak kena banjir, dampak dan risikonya juga. Itu kesalahan infrastruktur mereka kalau kena banjir," tegasnya.

Berita Terkait : Banjir dan Penyakitnya

Sekadar info, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 resmi melayangkan class action atau gugatan perwakilan kelompok kepada Anies Baswedan. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1) lalu. 

Juru Bicara Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan mengklaim, gugatan tersebut mewakili 243 orang korban banjir di lima wilayah DKI Jakarta. Tigor menuturkan, gugatan dilayangkan karena Anies tidak mampu bekerja secara baik dan lalai dalam menjalankan kewajiban hukum. [KRS]