RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (BPP), M Lutfi Ishaq menyatakan, tak ada instruksi dari bos PT BPP, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, untuk mengkondisikan proyek di Pemprov Banten dan Tangerang Selatan. Hal itu diungkap Lutfi saat dihadirkan jaksa penuntut umum pada KPK sebagai saksi untuk terdakwa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (17/1).      

Dalam kesaksiannya, Lutfi menyebut perintah pengkondisian proyek justru datang dari pengusaha bernama Ita Rusdinar pada 2008 dan Dadang Prijatna pada 2011. "Saya baru mennerima perintah dari Ita itu di tahun 2008, ya saya akui itu. Di tahun 2007 itu saya sifatnya membantu saja, jadi perintah langsung itu tahun 2008. Kemudian tahun 2011 saya dapat perintah langsung dari Pak Dadang untuk mengondisikan proyek," ujar Lutfi.      

Berita Terkait : Menteri Basuki Genjot Program Pengelolaan Air Dan Pertanian

Lutfi juga mengungkapkan jika Ita banyak memiliki perusahaan. Dari sejumlah perusahaan milik Ita, ada yang berbentuk CV dan PT.

Perusahaan berbadan hukum CV, jelasnya, biasanya digunakan untuk menggarap proyek berskala kecil. Sementara PT untuk menggarap proyek dengan nilai cukup besar.      

Berita Terkait : Dukung Kesehatan Lingkungan, Pertamina Hadirkan Promo Pertalite di Tangsel

"Dia punya perusahaan CV Bilqis Sakinah, Azahra, CV Aji Banten, PT Alwan Pratama. Yang menengah PT Alwan Pratama," sebut Lutfi.    

Kategori menengah, sambung Lutfi, biasanya dipakai Ita untuk menggarap nilai proyek mulai dari Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Sementara kategori kecil, dipakai untuk menggarap proyek dengan nilai berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Berita Terkait : Penuhi Janji, KSP Indosurya Mulai Cairkan Dana Anggota

"Proyek-proyek yang dikondisikan ini untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha lokal. Bahasanya Ita seperti itu," pungkas Lutfi. [BYU]