Ketua KPU Berharap Tak Ada Calon Tunggal Di Pilkada 2020

Ketua KPU Arief Budiman di acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak  2020 di Jakarta, Rabu (22/1).
Klik untuk perbesar
Ketua KPU Arief Budiman di acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/1).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua KPU Arief Budiman berharap tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020.  Pasalnya, masyarakat tidak akan diberikan pilihan dan tidak akan ada kompetisi bila satu pasangan calon hanya berhadapan dengan kotak kosong.

“Kalau calon tunggal itu kan tidak akan ada kompetisi. Karena pemilu itu didesain untuk ada kompetisi memilih yang terbaik,” ujar Arief di acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak  2020 di Jakarta, Rabu (22/1).

Diakui Arief, tren munculnya calon tunggal terus naik di setiap perhelatan pilkada. Namun, dia sangat berharap calon tunggal di Pilkada 2020 tidak ada.

Berita Terkait : KPK Cecar Ketua KPU Soal Hubungannya dengan Harun Masiku

“Mudah-mudahan tidak (ada calon tunggal),” ucapnya.

Diketahui, calon tunggal di Pilkada serentak cenderung naik. Berdasarkan catatan Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Insiatif, pada tahun 2015 jumlah calon tunggal di Pilkada mencapai 3 kasus. Kemudian, pada tahun 2017, calon tunggal mencapai 9 kasus. Lalu, di tahun 2018 ada 16 calon tunggal.

Sementara, mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti menilai, KPU harus mencegah kemunculan kasus calon tunggal di Pilkada serentak pada September mendatang.

Berita Terkait : Baru Dilantik, JAM Pidsus Ali Mukartono Kudu Hati-hati Tangani Dana Desa & Pilkada 2020

Ramlan bilang, keberadaan calon tunggal merupakan bentuk praktik politik tidak sehat karena tidak ada persaingan di antara peserta Pemilukada.

“Calon tunggal itu sebenarnya produk dari proses politik yang tidak demokratis dan tidak kompetitif," jelasnya.

Karena itu, dia berharap KPU dapat meningkatkan proses sosialisasi sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses Pemilukada. Dengan demikian, masalah calon tunggal semakin menurun pada setiap penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. [SSL]