KPK Garap Dua Pejabat KPU

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Klik untuk perbesar
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadwalkan pemeriksaan dua pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Yaitu, Kasubag Pencalonan KPU Yulianto dan Kabag Teknis KPU Yuli Harteti. "Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAE (Saeful Bahri)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (23/1). 

Berita Terkait : Digarap KPK Lagi, Hasto Kristiyanto Sumringah

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful.  

Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Harun dan Saeful merupakan pihak yang memberikan suap.

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Wahyu disebut meminta fee sebesar Rp 900 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia. 

Harun sendiri masih buron. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Sementara, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]