"Ditampar" Jokowi

Yasonna Dibidik KPK

Yasonna H Laoly (Foto: Antara)
Klik untuk perbesar
Yasonna H Laoly (Foto: Antara)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tak disangka-sangka, buronnya kader banteng, Harun Masiku membuat apes Menkumham Yasonna H Laoly. Gara-gara kasih info keliru, Yasonna "ditampar" Presiden Jokowi. Dia juga akan segera dipanggil KPK.

Jokowi memang tak spesifik menyebut nama Yasonna saat meminta menteri berhati-hati berkomentar soal data juga soal hukum. Namun, pernyataan yang diulang-ulang oleh Jokowi itu, menjawab pertanyaan wartawan soal statement Yasonna yang keliru kasih bilang Harun sedang di luar negeri, padahal ada di dalam negeri.

"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (24/1).

“Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, informasi. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek dulu," lanjut Jokowi.

Berita Terkait : Yasonna Sumpah Tak Kenal Harun

Jokowi sendiri tidak ingin berspekulasi mengapa pernyataan Kemenkumham bisa berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ia hanya kembali mengingatkan agar semua menterinya berhati-hati saat memberikan informasi pada masyarakat.

"Saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Yasonna disorot mengenai pernyataannya soal tersangka suap pergantian antar waktu (PAW) PDIP, Harun Masiku. Dia menyebut, Harun masih berada di Singapura sejak Senin (6/1) dan belum kembali ke Indonesia. Padahal, Harun terekam CCTV Bandara Soetta masuk ke Indonesia Selasa (7/1).

Belakangan, imigrasi juga membenarkan Harun sudah ada di Indonesia sejak Selasa (7/1). Namun hal itu baru diumumkan pihak Imigrasi pada 22 Januari dengan alasan keterlambatan atau delay data. Yasonna mengiyakan pernyataan pihak Imigrasi. Menurutnya, ada kesalahan sistem sehingga datanya terlambat masuk.

Berita Terkait : Larang Jokowi ke Kediri, Pramono: Bercanda

Di tempat terpisah, KPK memastikan sedang membidik Yasonna. Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyebut, ada kemungkinan Yasonna akan dipanggil penyidik terkait kasus suap penggantian anggota DPR PDIP lewat mekanisme PAW yang melibatkan Harun.

Menurut Ali, siapa pun yang mengetahui, melihat, mendengar, dan merasakan langsung terhadap rangkaian perbuatan yang kemudian ditersangkakan kepada tersangka, akan dipanggil. "KPK akan memeriksa siapapun termasuk kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya," ujarnya.

Kendati demikian, Ali belum bisa memberikan informasi secara rinci, kapan Yasonna akan diperiksa. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penyidik. "Tergantung kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya," beber Ali.

KPK juga menegaskan, akan menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Koalisi yang dimotori ICW itu melaporkan Yasonna atas dugaan menghalangi upaya pengungkapan perkara yang dilakukan KPK.

Berita Terkait : Isu Reshuffle Muncul Lagi

Dasarnya pernyataan Yasonna yang sempat menyebut Harun berada di luar negeri. Bertolak belakang dengan informasi yang diberikan Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie. "Kita akan telaah lebih jauh apakah memang ada dugaan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana yang lain," tegas Ali.

Ali menjelaskan, setiap laporan yang masuk di pengaduan masyarakat harus melewati beberapa tahapan sebelum akhirnya diputuskan. Ia tidak menjelaskan detail tahapan apa saja yang dimaksud. "Jika kemudian memang ada tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, bisa ditingkatkan ke penyidikan," tutur Ali.

Menurut Ali, penerapan Pasal 21 tentang merintangi penyidikan harus membutuhkan alat bukti yang kuat. KPK tidak ingin gegabah. Komisi pimpinan Firli Bahuri cs juga masih menunggu hasil pendalaman mengenai delay time data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta tempat Harun melintas. "Sampai saat ini terkait dengan itu KPK sebenarnya fokus untuk pencarian tersangka HAR," tandasnya.

Guru Besar Politik UI Prof Budyatna menyebut, apa yang disampaikan Presiden merupakan tamparan bagi Yasonna. "Karena bagaimanapun, itu juga mempermalukan Presiden. Yasonna pun ditampar,” ujar Budyatna, semalam. Menurut dia, sebaiknya Yasonna mundur saja dari jabatannya lantaran dianggap sudah keliru memberikan informasi soal keberadaan Harun Masiku. [OKT]