Baru 32 Persen, Masyarakat Masih Malas Pakai Angkutan Umum

Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Dok. Kemenhub)
Klik untuk perbesar
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Dok. Kemenhub)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Minat masyarakat menggunakan transportasi umum masih rendah. Terutama di Jabodetabek. Saat ini, jumlahnya baru mencapai 32 persen.      

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, berharap persentase pengguna angkutan umum di Jabodetabek bisa ditingkatkan seperti di Jepang dan Singapura yang mencapai hingga 60 persen. BKS-sapaan akrab Budi Karya mengungkapkan, saat ini pengguna angkutan umum tercatat masih 32 persen dari 88 juta pergerakan penumpang pada 2018. Idealnya 70-80 persen.      

Berita Terkait : Menhub Bundling Pengelolaan 3 Bandara

"Kami memang masih melihat bahwa jumlah pengguna angkutan umum di Jakarta masih belum banyak, tercatat masih 32 persen. Adanya LRT, MRT, dan BRT membuktikan angkutan umum merupakan keniscayaan yang harus dibangun," katanya saat membuka rapat koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), di Jakarta, Selasa, (4/2).      

BKS mengakui banyak permasalahan yang menyebabkan hal tersebut. Menhub menegaskan, pada dasarnya inisiatif dari masing-masing pemda itu penting. Namun, inisiatif tersebut harus dikoordinasikan terutama mengenai pendanaan pembangunan transportasi publik.      

Berita Terkait : Wabah Corona Tak Ganggu Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Karena tidak mungkin pemerintah pusat mendanai semuanya tersebut. Kita sekarang ini berinisiatif membuat KPBU  (kerja sama pemerintah badan usaha) yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi," ujarnya. Sejalan dengan itu, ia juga terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat. "Agar kesertaan warga meningkat, kalau tidak didorong, dilakukan peningkatan transportasi umum akan sia-sia," jelasnya.      

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar terus digodok. Polana menilai, ERP akan diterapkan secara terpadu di Jabodetabek karena itu, dibutuhkan pelibatan Pemda.

Berita Terkait : BKS Godok Aturan Skuter dan Sepeda Listrik

"Masih dibahas masing-masing Pemda, kami juga bahas. Mudah-mudahan tahun ini selesai," katanya. [KPJ]