RMco.id  Rakyat Merdeka - Kabinet Indonesia Maju sudah berusia 100 hari kerja pertama. Di 100 hari ini, banyak gebrakan yang dilakukan anggota kabinet. Termasuk Jaksa Agung, ST Burhanuddin.       

Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman, menyebut, di 100 hari pertama, kinerja Burhanuddin cukup naik. Burhanuddin memberi napas segar dengan lekas mengusut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya alias Jiwasrayagate.     

"Seratus hari kinerja Jaksa Agung memberi napas segar karena memiliki  keberanian untuk menetapkan tersangka kasus Jiwasraya," ujar Arief, di Jakarta, Kamis (6/2).         

Baca Juga : Raih Opini WTP, Polri Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Korps adhyaksa bergerak cepat dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.       

"Keberanian ini saya kira bisa menciptakan persepsi positif dan bisa mengangkat citra dan kepercayaan publik pada institusi Kejaksaan Agung," imbuhnya.   

Selain memoles citra dan mengangkat kepercayaan publik kepada Kejagung, keberanian Burhanuddin itu secara tidak langsung juga memberi dampak pada meningkatnya kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi.

Baca Juga : Wirakarya Gelar Konferensi Dan Pameran UMKM Virtual Wirakarya 2020

"Secara tidak langsung demikian. Akan mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah di bawah presiden Jokowi," beber Arief.       

Meski baru 100 hari, namun berkaca pada penanganan kasus Jiwasraya, Kejagung menunjukkan institusinya masih bisa diandalkan. Sekaligus menunjukkan komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam memberantas korupsi. "Penanganan kasus ini memberi optimisme bahwa Jaksa Agung memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi," tutupnya.       

Pemberantasan korupsi, memang menjadi salah satu prioritas Burhanuddin selain menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Tentu nanti kita akan membuat skala prioritas, dan itu termasuk program prioritas," ujar ST Burhanuddin, Jumat, 25 Oktober 2019. [OKT]