Angkie Yudistia: Stafsus Milenial Tak Kelihatan Karena Tak Kerja Teknis

Angkie Yudistia (Foto: M Ade Al KAutsar/RM)
Klik untuk perbesar
Angkie Yudistia (Foto: M Ade Al KAutsar/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sejak ditunjuk oleh Presiden Jokowi, 21 November 2019, tujuh staf khusus milenial kurang terdengar kiprahnya. Sejumlah pihak bahkan menyentil, keberadaan mereka hanya buang-buang anggaran negara.

Pada Kamis (13/2), Rakyat Merdeka berkesempatan berbincang-bincang dengan salah satu staf khusus milenial Presiden yang mewakili kelompok disabilitas, Angkie Yudistia. Dia juga ditunjuk oleh Presiden sebagai juru bicara di bidang sosial. Apa saja yang sudah dikerjakan? Berikut wawancara selengkapnya;

Staf khusus milenial sudah ngapain aja selama ini?
Kalau dari milenial, arahan Bapak Presiden adalah kita menjaga hubungan dengan kelompok milenial. Kedua, kita bekerja secara tim, berkolaborasi men-support beberapa hal.

Apa saja itu?
Kami tim milenial ada tugas kolaborasi dan tugas individual. Secara individu, dari bertujuh punya background masing-masing, Belva upskilling UMKM, Putri Tanjung ke kreatif, Taufan sama juga UMKM, Billy support Indonesia timur, Aminuddin Ma'ruf lebih ke pesantren, untuk Ayu dia toleransi, kemudian aku fokus di disabilitas. Jadi, ini pertama kalinya presiden berani merekrut staf khususnya dari seorang disabilitas. Untuk membantu presiden menghandle beberapa isu terkait disabilitas. Dari 7 ini, kami diminta untuk memberikan inovasi paling terkini kepada Presiden.

Kok perannya seperti nggak kelihatan ya?
Karena memang kita tidak di teknis. Jadi, kalau ada orang bilang kenapa sih kelihatan, kan kami memang tidak bekerja secara teknis. Teknis itu diserahkan kepada kementerian masing-masing.

Ada tugas lain yang diberikan Presiden?
Aku juga sebagai jubir bidang sosial, untuk isu-isu sosial seperti tentang disabilitas, anak, terus juga bencana alam yang kadang-kadang tidak terduga kapan dan dimana, kesehatan dan lain-lain. 

Kabarnya anda juga sedang mendorong terbentuknya Komisi Nasionak Disabilitas, sudah sejauh mana perkembangannya?
Komisi Nasional Disabilitas itu kan sebenarnya amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Turunannya ada 8 RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan 2 Peraturan Presiden. Dari 8 ini, 2 sudah selesai. RPP Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh Kemensos dan RIPID (Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas) ide dari Bappenas. Kemudian, 3 ini sudah di Setneg, yang dulu ditandatangan oleh Presiden.

Baca Juga : Bertemu Presiden Jokowi, Tony Blair Happy Masuk Tim Pemindahan Ibu Kota

Artinya, kita juga mengebut di 2020 ini iru terealisasikan. Jadi kita mendorong semua kementerian agar semua selesai, harmonisasi dan lain sebagainya. Untuk program presiden sendiri itu ada 2, yang pertama Komisi Nasional Disabilitas yang dinisiasi oleh PAN RB. 

Kenapa harus di 2020, karena UU Nomor 8 Tahun 2016 sudah 3 tahun belum terwujud. Sudah melewati tenggang waktu. Karena itu, kita mendorong ino segera terealisasikan. Karena ini isu lintas sektor ya.

Itu sudah dibuka pembicaraannya dengam presiden. Statusnya sudah di sekrrtariat megara. Artinya, apapun yang terjadi kami mendorong Komnas Disabilitas ini hadir tahun 2020. Selain itu, sampai ke Pemda atau Kabupaten.

Boleh tahu, berapa banyak sih jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?
Kalau berdasarkan data terakhir Kemensos tahun 2015, itu ada 21 juta jiwa. Tapi kalau melihat data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018, itu ada 37, 5 juta jiwa.

Yang usia produktif ada berapa?
Kalau aku lihat itu, yang usia produktif ada sekitar 75 persen.

Bagaimana realisasi porsi penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di sektor swasta, BUMN dan Pemerintah saat ini?
Merekrut disabilitas memang tidak mudah, kita butuh sistem. Tapi kita tidak mengubah SOP swasta, kita mengingklusikan.

Di 2020, PR paling berat adalah bumn. Kalau CPNS kan kita sudah buka. BUMN karena masih status harmonisasi, membuat MoU bersama bumn. Agar bagaimana, RPP itu terbit. Itu yang sedang mendorong.

Baca Juga : Deputi Pencegahan dan Plt Juru Bicara KPK Diadukan ke Dewas

Kalau di swasta?
Banyak sekali perusahaan yang mau menampung disabilitas, tapi posisinya dimana. Sebetulnya bisa dibagi tiga, pertama profesional, vokasional, kalau nggak bisa juga, kita arahkan ke UKM.

Kemampuan disabilitas itu ada 60 persen di bidang vokasional. Misalnya, selama ini yang kita salurkan di di Go Life, karena kemampuan skill. Klau profesional di kantor. Teman-teman yang tidak mampu melihat bisa kerja di call center. Karena dia akan lebih fokus dengan suara. Kalau teman-teman tuna rungu, lebih ke visual, lebih ke design grafis, gudang, input data, dan lain-lain

Beberapa pihak, senang banget karena input data lebih cepat dan lebih banyak. Kalau di vokasional dan profesional tidak terakomodir bisa ke UKM. Pemerintah bisa membuka akses sebanyak-banyaknya. Ini kerjasamanya lintas sektor. 

Sebagai Jubir bidang Sosial, boleh tahu aoa alasan Presiden membuat sebutan ISIS eks WNI?
Karena mereka sudah menghilangkan status kewarganegaraamnya. Jadi negara menilai statusnya sebagai WNI sudah hilang. Sikap Indonesia sebenarnya sejajar dengan negara lain tidak bisa sembarangan menerima mereka.

Lalu bagaimana dengan anak-anak?
Tergantung case by case, karena anak-anak ada yang umur 6 tahun sekalipun sudah diajarkan pegang senjata, anti demokrasi, dan lain-lain. Sehingga perlu ada pertimbangan. Presiden sedang membahas. Sekitar 1 atau 2 bulan ke depan akan diputuskan. 

Bagaimana dengan deradikalisasi?
Program deradikalisasi akan dipimpin oleh BNPT. Tapi itu masih wacana, sejauh ini kita belum ada rencana memulangkan mereka. Karena nyatanya negara sebesar Inggris dan Amerika Serikat saja tidak berani juga memulangkan mereka. Kecuali mereka tidak terdeteksi ISIS, sudah clearance. Misal cuma kuliah di sana.

Selain itu, ekosistem kita belum siap untuk melakukan proyek deradikalisasi. Kita masih sulit kita melakukan degradasi nilai-nilai yang sudah ditamamkan. Deradikalisasi di dalam negeri saja sulit, apa lagi yang sudah didik matang di Suriah.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Sebagai teman diskusi presiden, boleh tahu bagaimana atsmosfer dan suasana kebatinan staf khusus milenial setiap rapat dengan RI 1?
Iya, kalau merujuk ke regulasinya, kita adalah teman diskusinya presiden. Minimal 2 minggu sekali, maksimal 1 bulan sekali.

Setiap ke ruangan presiden, kita diberikan kesempatan berbicara berdasarkan riset, apa yang sudah kita dapatkan. Dan juga inovasi. Intinya bahwa semuanya adalah action result yang kita kerjakan. Kita tidak hanya membawa data yang tidak valid. Kita membawa data yang valid, masalahnya seperti apa, bagaimana rencana ke depannya, bagaimana rekomendasi. Sehingga itu menjadi acuan presiden, ketika presiden berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.

Bentuknya ya benar-benar diskusi seperti, ada isu yang dikerjakan bersama, ada juga isu yang dikerjakan oleh teman-teman gugus inovasi.

Pernah merasa gugup enggak?
Kita justru merasa ini suatu kehormatan, dimana background kami ini adalah inisiator yang kami kerjakan secara independen di lapangan. Ketika kita bekerja di sini, itu tidak berubah banget di lingkungan presiden. Justru, kita merasa terhormat sekali apa yang kita kerjakan dan tambahkan diterima dan diresponse. Apabila positif itu bisa kita implementasikan.

Pernah ditolak?
Apabila Presiden tidak setuju, presiden akan bicara. Bahwa ini mungkin tidak cocok dengan birokrasi. Ini terjadi kedepannya seperti apa, mencari solusi bersama. [SAR]