Muhadjir Klarifikasi Soal Tips Cari Jodoh

Menteri Sedang Guyon Rakyat Sedang Serius

Muhadjir Effendy/Humas Kemenko PMK
Klik untuk perbesar
Muhadjir Effendy/Humas Kemenko PMK

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku hanya guyon saat meminta Menteri Agama keluarin fatwa ‘orang kaya harus nikahi orang miskin, orang miskin harus nikahi orang kaya’. Sayangnya, rakyat menganggap guyon itu serius.

Akhir-akhir ini, banyak omongan pejabat yang bikin publik heboh. Sebelum Muhadjir, ada joke yang disampaikan Seskab Pramono Anung soal mitos Kediri. Menteri asal PDIP itu mengatakan melarang Presiden Jokowi ke Kediri. Belakangan, Pramono menyebut omongannya itu hanya bercanda. Dia bilang, mana berani melarang-larang presiden. 

Yang terbaru omongan Menko PMK Muhadjir Effendy yang meminta Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengeluarkan Fatwa ‘orang kaya nikahin orang miskin, dan orang miskin nikahin orang kaya’ untuk menekan jumlah kemiskinan di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rekernas) 2020, Rabu lalu. Omongan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu langsung menuai polemik.

Sejumlah pesohor di dunia maya ikutan mengomentari. Sebut saja Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Akhmad Sahal. Ia bertanya ke Jokowi, apakah di kabinet sekarang ada perlombaan paling error tingkat menteri “Kok banyak yang pernyataannya ceblang ceblung,” cuit @sahal_AS. Selain Sahal, masih banyak komentar warganet yang lebih pedas dan bikin panas kuping.

Setelah gaduh seharian, Muhadjir memberikan klarifikasi. Dia bilang pernyataan itu hanya guyonan. “Itu kan intermezzo. Fatwa kan bahasa arabnya anjuran. Anjuran, saran. Silakan saja. Saya minta ada semacam gerakan moral bagaimana agar memutus mata rantai kemiskinan itu, antara lain supaya si kaya tidak memilih-milih, mencari jodoh atau menantu yang sesama kaya. Jadi gerakan moral saja,” kata Muhadjir di Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Semoga Indonesia Terus Negatif Corona

Muhadjir mengatakan, ada fenomena di mana kecenderungan seseorang untuk menikah dengan yang memiliki kondisi ekonomi setara, misal si kaya dengan si kaya, atau si miskin dengan si miskin.

Fenomena inilah yang menurut Muhadjir lahirnya keluarga miskin baru. 

Muhadjir menegaskan usulan dalam fatwa tidak bersifat wajib. “Nggak. Mana ada anjuran mengikat? Jangan seolah dipelesetkan jadi wajib,” ujar Muhadjir.

Hanya saja, klarifikasi tersebut tak bisa meredakan emosi warganet. Sejumlah selebtwit seperti tak puas dengan klarifikasi itu.Mantan wartawan Kompas Bre Redana hingga penulis kondang Puthut EA sampai geleng-geleng membava berita klarifikasi Pak Muhadjir.

“Para menteri kabinet Presiden Jokowi makin banyak yang bikin manuver yang sulit dimengerti. Makjegagik. Tratap,” kicau @Puthutea.

Baca Juga : Makin Menggila, WHO Naikkan Status Darurat Wabah Corona ke Level Tertinggi

Wartawan senior Uni Lubis sampai tak bisa berkata-kata. “Ini petinggi-petinggi belakangan bicaranya...,” cuit @unilubis, sambil menyisipkan ikon emosi bingung. Cuitan itu mengomentari omongan Muhadjir. 

Kenapa kontroversi tak segera reda meski sudah ada klarifikasi? Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, usulan soal menikah itu memang semestinya tidak perlu disampaikan. Mengingat hal itu ranah pribadi. Apalagi, menyangkut soal kemampuan ekonomi. “Lebih baik Pak Menteri fokus saja pada tugas pokok dan fungsi membantu presiden memperbaiki ekonomi,” kata Adi, kemarin. 

Kenapa kegaduhan tak kunjung reda Menurut Adi, masalahnya rakyat saat ini sedang serius dengan ekonominya. Karena itu, menteri sebaiknya fokus mengurus bagaimana meningkatkan ketersediaan lapangan kerja terutama bagi mereka yang akan menikah. Dengan demikian, tidak terjadi disparitas ekonomi di antara anak bangsa antara si kaya dan si miskin. 

Dia menilai, masyarakat bisa salah persepsi dengan usulan itu karena adanya pembedaan status orang kaya dan orang miskin. 

Dia menambahkan, kalau ingin membantu masyarakat miskin maka sediakan lapangan kerja dan perbaiki ekonomi.

Baca Juga : Tak Muluk-muluk, Cita-cita Fadel Cukup Wapres 

“Saat ekonomi susah, rakyat susah untuk diajak bercanda. Karena sedang menghadapi persoalan serius,” pungkasnya. 

Pengamat politik dari President University AS Hikam menilai wajar kalau kontroversi ini sulit mereda. Kata dia, rakyat melihat pejabat itu bukan hanya dari omongan tapi juga perilakunya. Menurut dia, cara-cara mengelak hanya makin membuat rakyat kecewa. “Saya kuatir kalau terus terusan begini malah memunculkan distrust atau ketidakpercayaan,” kata Hikam, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Menurut dia, kejadian-kejadian tersebut justru merugikan Presiden Jokowi.

Pembantu presiden ini menggerogoti legitimasi pemerintahan Jokowi. Kenapa hal ini terjadi? Menurut Hikam, ada tiga catatan yang melatari kehebohan yang dibikin para pejabat ini.

Pertama, masalah komunikasi publik yang kurang bagus. Kedua, kontrol terhadap pembantu presiden kurang efektif. Terakhir, koordinasi antara para pejabat mengalami tidaklancaran. [BCG]