RMco.id  Rakyat Merdeka - Jaksa Agung ST Burhanuddin memulai 100 hari kerja dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan gebrakan yang terhitung bagus. Gebrakan ini salah satunya dalam membongkar kasus dugaan mega-korupsi di BUMN.        

Demikian disampaikan Gurubesar Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Atmasasmita, saat dihubungi wartawan pekan ini terkait dengan 100 kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, khususnya dalam hal Kejaksaan Agung.         

Berita Terkait : Pakar Pidana Unsoed Apresiasi Langkah Tegas Kejagung Copot Pinangki

Menurut Romli, gebrakan Jaksa Agung terbilang baru dalam sejarah hukum Indonesia. Sebab Kejaksaan Agung ma membongkar kasus di dalam pemerintahan sendiri, terutama BUMN. "Ini menjadi awal yang baik," ungkap Romli.      

Pakar hukum pidana ini juga menilai bahwa dalam urusan pidana korupsi, Kejaksaan membantu polisi. Ke depan, harus ada orang kejaksaan yang stay di kantor polisi. "Supaya bisa lebih efisien dan tidak bolak balik," ungkap Romli.        

Berita Terkait : Peraturan Kejaksaan 15/2020 Diklaim Jadi Jawaban Suara Keadilan Rakyat

Romli menambahkan, dalam hal perkara dari pemeriksaan saksi sampai dengan penuntutan dan pelimpahan harus ada efesien waktu. Karena manfaat dan keuntungan dari efesiensi itu lebih manusiawi. "Inilah semangat dari nilai Pancasila," pungkas Romli. [USU]