KPK Cecar Ketua KPU Soal Hubungannya dengan Harun Masiku

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (Foto: Tedy O. Kroen/RM)Kery
Klik untuk perbesar
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (Foto: Tedy O. Kroen/RM)Kery

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arief diperiksa dalam kasus dugaan suap terhadap koleganya, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam pemeriksaan soal suap penetapan politikus PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) ini, Arief mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik.

"Hari ini 10 pertanyaan. Tetapi lebih mendalami terkait apakah saya punya hubungan antara saya, Wahyu, dan Harun Masiku," ujar Arief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2).

Berita Terkait : Yasonna Sumpah Tak Kenal Harun

Ini merupakan pemeriksaan kedua Arief terkait kasus ini. Pada pemeriksaan sebelumnya, 28 Januari 2020, Arief dicecar sekitar 22 pertanyaan.

Menurut Arief, pemeriksaan kali ini hanya melengkapi pemeriksaan sebelumnya. Di hadapan penyidik, Arief menyatakan tak pernah mengenal Harun Masiku.

Meski demikian, Arief mengaku Harun Masiku pernah menemuinya di gedung KPU. Saat itu Harun menyampaikan surat uji materi atau judical review terkait peratutan KPU soal penetapan anggota DPR terpilih.

Berita Terkait : Pimpinan KPK Tak Lapor Ke Dewas Soal Penghentian 36 Penyelidikan

"Ditanya hubungan saya dengan Harun Masiku. Ya saya jelaskan, saya enggak kenal, tetapi dia pernah datang ke kantor, sampaikan surat judicial review," beber Arief.

Arief mengatakan, saat itu dia menegaskan kepada Harun bahwa pihaknya tetap berpegangteguh terhadap peraturan KPU.

Dalam hal ini Harun Masiku tak bisa menggantikan anggota DPR RI terpilih Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. KPU berpandangan, yang pantas menggantikan Nazaruddin Kiemas adalah Rezky Aprilia sebagai calon legislatif dari PDIP yang memiliki suara terbanyak setelah Nazaruddin.

Berita Terkait : Quo Vadis KPK

Namun PDIP berdasarkan fatwa MA berkeras mengajukan Harun untuk menggantikan Nazaruddin. Menurut PDIP, sesuai surat uji materi tersebut, MA menyatakan bahwa suara caleg yang meninggal adalah milik partai.

Jadi PDIP mengalokasikan suara Nazaruddin Kiemas untuk Harun Masiku dan ditolak KPU. "Saya sampaikan enggak bisa ditindaklannjuti karena memang tidak sesuai dengan ketentuan UUD," tandasnya. [OKT]