Pemerintah Diminta Serius Cegah Alih Fungsi Lahan

Lahan pesawahan yang akan dijadikan perumahan (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Lahan pesawahan yang akan dijadikan perumahan (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Lahan pertanian di Indonesia setiap tahun terus berkurang, terutama sawah yang sudah banyak berganti dengan perumahan dan peruntukan lain. Diprediksi, sekitar 150 ribu hektar lahan pertanian berkurang tiap tahunnya, sehingga semakin mempersempit lahan pertanian. Dampaknya, jika lahan pertanian semakin sempit, produktivitas pangan juga ikut menurun.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), luas baku lahan sawah nasional pada 2019 menyusut 287.000 hektar dibanding 2013. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab.

Berita Terkait : KPK Periksa Petinggi Dulta Palma Group Terkait Kasus Suap Alih Fungsi LahanĀ 

"Penyebab utama alih fungsi lahan sawah sebagian besar karena pertanian ini dianggap kurang (menguntungkan)," kata Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin. Hasil produksi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi sebab utama petani menjual lahannya. 

Ia mengakui, paradigma dan aturan pemerintah yang cenderung mengarah ke aspek pembangunan, perkotaan, dan perkebunan, sedikit banyak telah meninggalkan lubang besar di sektor pertanian. Padahal, di tempat-tempat lain itu menjadi petani sawah kurang menguntungkan. Dalam kondisi ini, perlu adanya perlindungan terhadap hasil pertanian dari pemerintah.

Baca Juga : Ginandjar Bicara Corona dan Penguatan Kerjasama

Dampak negatif dari aktivitas alih fungsi lahan ini pun sangat luas, menyasar petani hingga soal ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. "Dia (petani) harus berganti profesi, kemudian melepaskan tanah. Ketika ganti profesi tidak bisa secepat itu. dalam dampak lebih luas mengancam ketahanan pangan, juga kedaulatan pangan," ujar Iwan. 

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah wajib melindungi petani. Mantan Sekjen KPA ini mengapresiasi jika pemerintah mulai mewacanakan pencegahan alih fungsi lahan. Menurutnya, aturan guna mencegah alih fungsi lahan ini perlu ditegakkan dengan seksama. Hal ini demi masa depan pertanian Indonesia. "Di dalam UU itu sebenarnya dilarang adanya konversi lahan sawah yang dilindungi, kalau pun akan dikonversi maka itu wajib diganti," pungkasnya. [KW]