RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin adalah dwitunggal yang dipilih langsung rakyat. Atas hal itu, Wapres juga boleh mengusulkan apa saja ke Presiden. Hanya saja, keputusan akhir ada di tangan presiden. 

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Armin Arsyad. Kata dia, Wapres boleh saja mengambil langkah strategis, tetapi tetap atas restu Presiden. "Wakil Presiden boleh mengusulkan apa saja, tetapi bukan bertanda tangan," ucap Armin.

Baca Juga : Sidak Bandara Soetta, BKS Cek Protokol Kesehatan

Guru Besar Ilmu Politik Unhas ini bilang, Wapres tidak boleh diam dan kaku. Wapres harus langsung bergerak bila menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

"Wakil Presiden itu sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bukan ban serep. Jadi, misalnya, Presiden memerintahkan untuk membantu dengan membuka acara atau rapat, Wakil Presiden harus bersedia membantu Presiden,” terangnya.

Baca Juga : Minta Makzulkan Jokowi Dan Bubarkan PDIP, Tuntutan Pendemo RUU HIP Salah Sasaran

Pengamat politik IndexPolitica, Medrial Alamsyah, ikut berkomentar. Menurut dia, Presiden idealnya juga melibatkan Wapres dalam penempatan para pembantunya sehingga memiliki kewibawaan yang cukup dalam tugasnya membantu presiden.

“Ada baiknya Presiden dan Wapres menyepakati pembagian tugas antara mereka. Wapres sebaiknya bertindak proaktif memberi masukan dan melakukan tindakan-tindakan memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” sarannya. [USU]