Ekonomi Goyah, Politiknya Kokoh

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ekonomi nasional goyah karena terpengaruh perlambatan ekonomi dunia. Jika sebelumnya dipicu perang dagang AS-China, sekarang ditambah wabah virus corona atau covid-19. Untungnya, situasi politik dalam negeri masih kokoh. Sehingga jalannya Pemerintahan berjalan baik tanpa banyak yang recokin.

Tanda-tanda goyahnya ekonomi nasional mulai terlihat antara lain, babak belurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam penutupan perdagangan Jumat lalu, rupiah digencet di angka Rp 14.318 per dolar AS. Dalam hitungan Bloomberg, angka itu turun hingga -4,06 persen dalam sepekan.

Dari sisi lain, pendapatan juga mulai seret. Akibat virus corona, ekspor-impor Indonesia ke China terhambat. Sisi pariwisata juga melemah. Karena corona, banyak penerbangan dihentikan sementara.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi diprediksi nyungsep. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa turun ke angka 4,7 persen. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengakui, tren pelemahan mata uang juga terjadi pada negara lain.

Namun, sepanjang pekan kemarin, pelemahan rupiah menjadi paling parah. "Karena dolar sebagai salah satu aset yang aman. Dana-dana asing yang mulanya masuk, kemudian keluar," kata Josua, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Berita Terkait : Corona Ngamuk Utang Numpuk

Tak hanya itu, menilik data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepekan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga anjlok mencapai 7,3 persen, dari posisi 5.882,255 ke 5.452,704. “Kondisi saat ini menjadi tantangan cukup keras bagi Indonesia, khususnya dampak covid-19," lanjut Josua.

Beruntung, kondisi ekonomi itu tidak membuat situasi di dalam negeri kacau. Sebab, kondisi politik nasional relatif stabil. “Kondisi politik Tanah Air masih cukup kokoh. Khususnya setelah mayoritas partai di parlemen mendapat posisi di Kabinet Indonesia Maju,” ucap pengamat politik Hendri Satrio, kemarin.

Hensat, sapaan Hendri Satrio, melihat, kondisi koalisi yang dibangun Presiden Jokowi cukup solid. Semua partai kompak mendukung pemerintah. Pembangunan pun tetap berjalan dengan baik. Seperti pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah. Juga proyek pemindahan ibu kota.

Sebenarnya, tambah Hensat, saat ini ada potensi politik memanas. Khususnya, setelah muncul kasus dugaan korupsi Jiwasraya dan Asabri. Tapi, dengan kekompakan koalisi, partai oposisi tidak bisa “ngerjain” pemerintahan Jokowi.

Buktinya, keinginan PKS cs membuat Pansus Jiwasraya masih mentok. Menurut Hensat, siatusi politik baru akan menggeliat jelang 2022. Saat itu, partai-partai akan terpolarisasi dalam dukungan di Pilkada.

Berita Terkait : Ekonomi Lesu Akibat Corona

"Jadi, pemerintahan Jokowi ini masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk berbenah dan memperbaiki performa pemerintahan," lanjut dia. Meski begitu, Hensat mengingatkan, pemerintahan Jokowi tidak boleh terlalu tenang.

Sebab, perkara ekonomi tidak bisa dipandang remeh. Tekanan terhadap rupiah, dalam sejarahnya, pernah menjadi salah satu pemicu pergantian kekuasaan atau pemerintahan.

"Jadi, menurut saya, saat ini Pak Jokowi harus lebih konsentrasi memulihkan ekonomi dulu. Sementara, hal-hal yang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan besar seharusnya dan sebaiknya memang ditunda sampai kemudian ekonomi dan harga-harga barang kembali stabil dan kuat," saran dia.

Hensat menjelaskan, dalam teori, ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam melanggengkan sebuah pemerintahan yang memilih sistem demokrasi. Pertama, ekonomi yang merata. Kedua, hukum yang tidak tebang pilih. Ketiga, kedewasaan berpolitik.

"Nah, hukum dan ekonomi saat ini dalam keadaan tertekan atau diuji. Makanya, harus bisa keluar dari tekanan dan ujian ini," pungkas Hensat.

Berita Terkait : Buat Investor Nyaman, PII Beri Penjaminan Pembangunan Bandara Komodo

Pengamat politik Prof Tjipta Lesmana menerangkan, ekonomi dan politik bisa diibaratkan sebagai satu keping mata uang dengan sisi yang berbeda. Politik tidak bisa lepas dari ekonomi, begitu pula ekonomi yang tidak bisa lepas dari politik.

"Di banyak negara, kalau ekonominya mulai suram, mulai gonjang-ganjing. Politik akan terserempet dengan sendirinya," kata Tjipta, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sampai sekarang, lanjut Tjipta, kondisi politik tanah air masih stabil. Tapi, itu yang nampak di permukaan. "Di bawah permukaan, wallahualam. Saya tidak tahu. Bisa saja ada yang mencoba bermain-main, memprovokasi situasi ekonomi.

Di luar memang sudah santer isu reshuffle. Meskipun dibantah Istana. Saya ndak tahu, tapi mudah-mudahan ya masih tetap stabil," tuturnya.

Ia pun mengingatkan Presiden Jokowi perlu berhati-hati terhadap virus corona yang telah mewabah ke berbagai negara. "Jika corona-nya makin gila, ekonomi kita makin drop. Nah, itu bisa jadi lampu kuning bagi stabilitas politik pemerintahan Jokowi," ucapnya. [SAR]