RMco.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pelopor Sertifikasi Rumah Sakit Syariah yang diterapkan di RSUD Kota Tangerang. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.        

Penghargaan diterima dalam acara 3rd International Islamic Healthcare Conference And Expo (IHEX), di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (29/2). IHEX, yang sudah memasuki tahun ketiga ini, diinisiasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), organisasi yang menghimpun penyelenggara kesehatan Islam yang berdiri sejak 1 Oktober 1994.        

Baca Juga : Airin Ajak Mantan Pasien Covid-19 Sosialisasi Protokol Kesehatan

Arief menuturkan, apresiasi ini menjadi penambah semangat bagi Pemkot Tangerang untuk lebih mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam pelayanan kepada masyarakat. "Konsep syariah diterapkan dalam pelayanan RSUD Kota Tangerang, sesuai dengan moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah," terangnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (2/3).        

MRSUD Kota Tangerang menjadi satu dari empat RSUD yang mendapatkan sertifikasi Rumah Sakit Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Terdapat tiga standar mutu yang sudah dipenuhi oleh RSUD Kota Tangerang. Di antaranya pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin, mengingatkan waktu salat bagi pasien, serta pemasangan kateter sesuai gender," jelasnya.        

Baca Juga : Pilkada Majene: Petahana TSM, Partai Pendukung Bakal Calonin Istrinya

Wapres Maaruf Amin mengapresiasi Pemda yang telah menerapkan konsep-konsep syariah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. "Penerapan RS Syariah merupakan sebuah terobosan dalam pelayanan sesuai kaidah kepada masyarakat muslim di masing-masing daerah. Menjadi hak bagi muslim untuk mendapat bimbingan spiritual yang tidak didapat di rumah sakit pada umumnya," ungkap Wapres.      

Wapres menambahkan, dengan penerapan konsep syariah, masyarakat memiliki pilihan untuk mendapat perawatan dan tindakan medis yang sesuai dengan syariah namun tetap dengan pelayanan kesehatan yang prima. "Tentunya mempunyai standar yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional," pungkas Wapres. [USU]