Jangan Sampai Mengendap

KPK Didesak Bongkar Dugaan Korupsi Impor Mobil Mewah

Jangan Sampai Mengendap KPK Didesak Bongkar Dugaan Korupsi Impor Mobil Mewah
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik wajib mendapatkan perhatian serius.

Aktivis dari Komunitas Pemuda Merah Putih (KPMP) Bergerak, Yusu Halawa, mengatakan, kasus ini jangan dibiarkan mengendap.

Dia bilang, aktivis dan para pegiat antikorupsi terus meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK Firli Bahuri agar memberikan atensi terhadap kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah.

Dalam suratnya yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa, 3 Maret 2020, Dia menulis bahwa selama belasan tahun, kasus dugaan korupsi tersebut mengendap di kantor KPK. Sampai saat ini belum disentuh. 

Lebih lanjut Yusu Halawa mengungkapkan, surat yang dilayangkan KPMP Bergerak dikirim surat melalui WhatsApp Messenger ke Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rahman.

Berita Terkait : Firli CS Diminta Usut Dugaan Korupsi Impor Mobil Mewah Diplomatik

Adapun surat untuk Ketua KPK Firli Bahuri juga disampaikan melalui pesan WhatsApp Messenger milik orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut.

“Surat kami sudah terkirim, baik ke Juru Bicara Kepresidenan maupun Ketua KPK. Kami berharap Juru Bicara Kepresidenan segera menyampaikan ke Presiden Jokowi, aspirasi masyarakat yang termuat dalam surat itu,” kata Yusu Halawa dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Selain itu, KPMP Bergerak juga berharap agar penyidik KPK dapat segera mempelajari kasus dugaan korupsi tersebut. Langkah itu agar bisa memulai penyelidikan setelah surat itu sampai ke tangan Ketua KPK Firli Bahuri. 

Yusu Halawa menerangkan, kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik sudah berlangsung selama belasan tahun dan hingga kini masih terus terjadi.

“Bukti tentang sepak terjang para sindikat pemasok mobil mewah masih berlangsung sampai sekarang adalah penangkapan 14 unit mobil mewah, atau super car oleh Polda Jawa Timur pada bulan Desember 2019. Sebagian mobil mewah yang ditahan Polda Jatim itu masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas diplomatik,” jelas Yusu Halawa.

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

Bisnis mobil mewah impor ilegal tersebut mendatangkan untung berlimpah bagi para sindikat. Dia bilang, selama ini para pelaku tidak membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) barang mewah. 

Sebagai informasi, importasi dengan memanfaatkan jalur diplomatik atau sering disebut dengan fasilitas Form B mendapatkan pembebasan BM dan PDRI.

Fasilitas Form B ialah fasilitas otomotif yang diberikan khusus kepada negara perwakilan asing, badan internasional  dan para pejabatnya untuk mengimpor kendaraan bermotor.

Seharusnya, kata Yusu Halawa, mobil-mobil mewah tersebut dipakai oleh para pejabat perwakilan asing di Indonesia sesuai peruntukannya karena memanfaatkan fasilitas diplomatik.

Namun, faktanya, mobil-mobil mewah itu dipajang di showroom dan diperjualbelikan secara bebas ke masyarakat konsumen. Menurutnya, di pasaran, harga mobil mewah impor per unit mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga : Semoga Virus Corona Nggak Nyebar Via Transportasi Publik

Pihaknya mengkalkulasi, selama 14 tahun berjalan, nilai kerugian negara mencapai ratusan miliar. 

"Kami meminta atensi Presiden dan Ketua KPK agar kasus dugaan korupsi ini segera diusut. Jangan sampai negara terus merugi akibat ulah sindikat pemasok mobil mewah,” pungkas Yusu Halawa. [JAR]