RMco.id  Rakyat Merdeka - Para ulama yang ikut Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) harus bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, rekomendasi kongres yang minta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarin, dicuekin Wapres KH Ma’ruf Amin. Kiai Ma'ruf berpandangan, membunuh tikus tidak perlu dengan membakar rumahnya.

Usulan pembubaran BPIP menjadi salah satu rekomendasi KUII) yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bangka Belitung, akhir bulan lalu. Di salah satu sesi sidang pleno bertema ‘Strategi Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara’, muncul berbagai kritik untuk Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Di acara itu, peserta kongres menyoroti persoalan penafsiran Pancasila yang belakangan dinilai menimbulkan polemik. Melihat dinamika yang kontroversi itu, para ulama menilai BPIP perlu dibubarkan.

Mereka meminta, kewenangan penafsiran Pancasila diserahkan kepada MPR sebagai mana yang diamanahkan oleh sila keempat Pancasila.

Berita Terkait : Yang Ngerjain Kiai Ma`ruf Ternyata Ulama, Aneh Deh

Menurut eks Rais Aam Nahdlatul Ulama (Nu), Ma’ruf akhirnya angkat bicara soal usulan itu. Kata dia, kalau memang ditemukan ada kesalahan dalam kinerja BPIP sebaiknya tidak langsung buru-buru dibubarkan. Tapi memberikan kesempatan kepada BPIP untuk berkaca, melakukan evaluasi dan memperbaiki diri.

“Diperbaiki kinerjanya saja bukan (dibubarkan) lembaganya. Membunuh tikus, (masa) rumahnya dibakar, ya janganlah,” kata Ma’ruf di kantornya, Jakarta, kemarin.

Ketua MUI ini lalu menceritakan sejarah lahirnya BPIP yang dulu, bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Menurut dia, lembaga ini lahir atas dasar kebutuhan akan hadirnya suatu lembaga yang mengawal dasar negara yakni Pancasila. Kelahiran pada Februari 2018, UKPPIP kemudian berganti bentuk menjadi BPiP.

Bukan tanpa alasan. Badan ini dibentuk karena karena tidak ada organisasi Pengawal Pancasila setelah BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. “MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu. Karena itu perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu,” cerita Ma’ruf.

Baca Juga : Nurmagomedov Vs Gaethje, Cukup Empat Ronde

Lagi pula, kata dia, bila memang pembubaran itu merujuk pada hasil KUII di Babel beberapa waktu lalu, ia menegaskan seluruh partai islam justru telah menyetujui agar BPIP tak dibubarkan. sehingga ia membantah adanya upaya pembubaran tersebut.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapinya santai ide pembubaran BPIP. Eks anggota Dewan Pengarah BPIP itu bilang, usulan itu sebagai masukan. “Ya ndak papa namanya rekomendasi,” kata Mahfud.

Eks Ketua MK itu mengatakan, setiap warga negara sah-sah saja mengkritik dan bahkan meminta BPIP dibubarkan. Namun di sisi lain, kata Mahfud, ada pula yang mendukung agar BPIP diperkuat. ia mencontohkan dialog kebangsaan di UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu wujud penguatan bagi BPiP.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, tak mau terlalu jauh menanggapi usulan para ulama itu. Pada dasarnya, pihaknya setuju dengan adanya pembinaan. Kalaupun tak dibubarkan, ia berharap tugas BPIP difokuskan pada penanaman dan pembinaan Pancasila.

Baca Juga : RI-Selandia Baru Perlu Terus Gandengan Tangan Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Di Pasifik

“Harapan kami agar usaha pembinaan ideologi Pancasila itu disertai dengan keteladanan. Kuncinya di keteladanan,” kata Haedar. Muhammadiyah menilai, Pancasila tak sebatas slogan semata. Melainkan, harus dijalankan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para tokohnya. [BCG]