Bertemu Empat Mata Dengan Jokowi

Zulhas Pengen Bawa PAN Gabung Koalisi Pemerintah?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bersama Presiden Jokowi (Foto: Rizky Syahputra/RM)
Klik untuk perbesar
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bersama Presiden Jokowi (Foto: Rizky Syahputra/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Diam-diam, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas melipir ke Istana, Jumat (6/3) pagi.

Zulhas, datang untuk menemui Presiden Jokowi. Tentunya, pertemuan tersebut mengundang spekulasi, karena PAN tidak masuk koalisi.

Sedianya, pertemuan yang berlangsung setengah jam tersebut akan digelar secara terbuka. Tapi, pada akhirnya tertutup dari media.

Seusai pertemuan, Zulhas pun diam. Apakah diamnya Zulhas isyarat mendukung pemerintah? Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengamini adanya pertemuan empat mata antara Zulhas dengan Jokowi.

Selain dua tokoh itu, tidak ada yang tahu isi pertemuan itu. Apakah mengenai dukungan PAN kepada pemerintah atau bukan. “Tanya Pak Jokowi saja hasilnya apa, cuma berdua,” kata Fadjroel di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3).

Saking rahasianya pertemuan tersebut, Fadjroel pun mengaku tidak bisa ikut. Saat ditanya apakah Zulkifli Hasan tersenyum seusai bertemu Presiden, Fadjroel mengatakan bahwa setiap orang pasti tersenyum jika bertemu Presiden.

Berita Terkait : PKB-Nasdem Tak Masalah, Partai Kabah Belum Ikhlas

“Semua orang kalau ketemu Presiden pasti tersenyum,” kelakar Fadjroel.

Apakah pertemuan itu isyarat PAN berada di gerbong Jokowi? Politisi senior PAN, Drajad Wibowo enggan berspekulasi. Tapi, katanya, arah politik PAN saat ini ada di kendali Zulhas, selaku Ketum PAN medio 2020-2025.

“Saya rasa mengenai bergabung atau tidak, Kongres sudah memberi mandat kepada Bang Zul sebagai Ketum 2020-2025. Jadi Bang Zul memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat untuk memutuskan hal tersebut,” kata Dradjad.

Dradjad menegaskan, memang sewajarnya, ada diskusi sebelumnya di internal soal posisi PAN. Apakah bakal bergabung dengan pemerintah, atau menjadi oposisi. Tapi, Dradjad tidak tahu kapan diskusi itu digelar. Hingga kini kepengurusan yang baru belum di-launching.

“Biasanya memang ada diskusi dan pembahasan internal. Saya belum tahu bagaimana nanti mekanismenya. Apalagi, kepengurusan PAN kan masih dalam proses penyusunan dan pengesahan sekarang,” katanya.

Politisi PAN lainnya, Viva Yoga Mauladi menyatakan pertemuan dengan Jokowi semata-mata merupakan silaturahmi antara Zulhas dengan Jokowi.

Berita Terkait : Jokowi Panggilin Bos Parpol, Ada Apa Ya..?

Menurutnya, keduanya memang sudah akrab sejak dahulu, tetapi sudah lama tidak bertemu.

“Maksud kedatangan Bang Zul adalah, pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua. Sejak Pak Jokowi masih menjadi Walikota Solo, mereka berdua sudah lama saling mengenal,” ujar Viva.

Viva menyebut, Wakil Ketua MPR itu juga diskusi persoalan bangsa. Terutama, membahas soal revisi UU Pemilu.

“Yang kedua, berdiskusi tentang persoalan kondisi bangsa saat ini yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Juga berdiskusi rencana revisi undang-undang tentang pemilu,” katanya.

Soal apakah pertemuan itu membahas tentang arah dukungan PAN terhadap rezim Jokowi? Viva membantahnya. “Diskusinya tidak sejauh itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai keduanya tak membahas koalisi. “Itu kan komunikasi politik pasca-kongres, saya yakin silahturahmi itu punya manfaat bagi keduanya,” ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).

Berita Terkait : Ketemu Jokowi di Istana, Zulhas Bahas Revisi UU Pemilu 

Ia bahkan berseloroh, Zulhas tengah mengurus surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, usai kongres, PAN belum menyerahkan susunan kepengurusan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Saya yakin, Pak Zulkifli sedang ngurus SK Kumham,” ujar Jazilul.

Namun, pintu koalisi dinilai terbuka bagi partai manapun. Meski begitu, ia yakin, keduanya tak membahas apa pun terkait kursi di kabinet.

“Kalau presiden tidak (mengizinkan PAN bergabung), ikut saja kita, itu bagian otoritas bagian hak prerogatif presiden,” ujar Jazilul. [BSH]