Bailout Untuk Balikin Duit Nasabah Sih Oke

Garong Jiwasraya Sebenarnya Siapa?

Logo Jiwasraya (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Logo Jiwasraya (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan opsi bailout untuk membayar tunggakan kepada nasabah Jiwasraya. Sejumlah kalangan menilai pilihan tersebut sebagai salah satu solusi tepat mengatasi persoalan keuangan Jiwasraya. Hanya saja, siapa yang telah menggarong duit triliunan rupiah harus jelas dulu. Harus jelas siapa "kakap" di balik kasus ini. Apakah para tersangka yang sudah dikurung Kejagung, atau ada kakap lain yang bebas berkeliaran.

Ada dua persoalan besar yang membelit Jiwasraya saat ini. Pertama, masalah hukum. Mencari siapa orang yang bertanggung jawab yang bikin Jiwasraya ambruk dan negara dirugikan hingga Rp 17 triliun. Kedua, soal menyelamatkan keuangan Jiwasraya. Mencari solusi untuk membayar tunggakan kepada nasabah. 

Untuk menyelesaikan masalah itu, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jumat lalu. Dalam rapat itu hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Rapat yang digelar tertutup itu, berlangsung selama kurang lebih dua jam. Menurut Kiagus, dalam pertemuan tersebut Mahfud memberikan gambaran serta mendengarkan masukan dari para peserta rapat terkait kasus Jiwasraya.

Ditanya apa langkah pemerintah dalam upaya menyelamatkan Jiwasraya, Kiagus tak menjawab jelas. Dia bilang, PPATK selalu memberikan dukungan. Untuk persoalan pertama, Kejaksaan Agung mulai memberikan sedikit kemajuan. Proses penyidikan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu hampir rampung. Pekan depan, Kejagung akan melimpahkan berkas perkara untuk tiga tersangka ke tahap penuntutan. 

Berita Terkait : Tak Akan Belokkan Jiwasraya Ke Perdata, Mahfud-Erick Satu Komando

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah memastikan berkas akan dilimpahkan setelah perhitungan kerugian negara oleh BPK rampung. "Kita janji, begitu perhitungan BPK keluar, langsung tahap I (penuntutan umum). Umpama BPK selesai besok, hari Selasa (10/3) kita limpahkan. Paling selisih 1 hari," kata Febrie. Menurut Febrie, proses penyidikan para tersangka sudah hampir rampung. Hanya tinggal menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPK.  

Untuk diketahui Kejagung sudah menetapkan beberapa tersangka Jiwasraya. Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo. Kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan serta Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto

Di persoalan kedua, pemerintah masih menghitung matang-matang solusi yang akan dikeluarkan. Apakah melakukan bailout atau membekukan Jiwasraya. Sebelumnya, Jubir Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk membayarkan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya. Namun, skema pembayarannya masih menunggu keputusan dari Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya DPR. Ditargetkan, pembayaran ke nasabah bisa dilakukan mulai akhir Maret 2020. 

Arya enggan membeberkan darimana dana itu berasal. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema untuk menyehatkan, sekaligus membayar tunggakan klaim nasabah asuransi plat merah itu. “Pembayarannya mereka (DPR) setuju dibayar, tapi kan skemanya (belum disetujui. Kalau skemanya enggak sesuai kita bayar, di luar skema kan enggak boleh," kata Arya.

Baca Juga : `Saya Ketakutan Sekali, Tangan-Kaki Gemeteran`

Dalam wacana yang dilontarkan pemerintah, ada tiga opsi untuk menyelamatkan Jiwasraya. Tiga opsi itu adalah bailout, bail-in, dan membekukan atau membubarkan Jiwasraya. Bail in, adalah  dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya. Bailout adalah gelontoran dana dari negara. 

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), Hotbonar Sinaga menilai, opsi yang paling ideal dan paling cepat adalah melakukan bailout. Maksudnya memberikan dukungan dana oleh pemegang saham. Hai ini sesuai dengan UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal ini kalau ada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang harus paling bertanggung jawab adalah pemegang saham. 

Ia yakin opsi ini akan diambil. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyatakan akan melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan Jiwasraya. "Saya kira termasuk bailout," ujarnya. 

Walaupun, kata dia, skema bailout ini punya kelemahan apabila melihat kondisi APBN yang sedang dalam kondisi defisit. "Saya yakin Menteri BUMN akan mencari jalan yang tepat dalam rangka memunuhi kewajiban kepada pemegang polis," ucapnya. 

Baca Juga : BNPB dan DMI Ajak Umat Muslim Cegah Virus Corona di Masjid dan Musala

Dia bilang ada alternatif lain yaitu dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN). Secara umum adalah menambah modal. Menambah modal itu pinjaman dari pemegang saham atau misalnya mengundang investor baru. 

Sementara ekonom senior Indef, Faisal Basri, menyindir wacana pemerintah mengguyur dana likuid untuk menyehatkan Jiwasraya. Menurut dia, rencana itu tidak tepat. Kenapa? Tak elok karena membebankan kerugian Jiwasraya dengan memakai uang rakyat, yaitu lewat APBN. Padahal, Jiwasraya ambruk karena skandal korupsi. 

“Saya agak bingung aja kalau dari APBN, kok kelakuan para garong lantas rakyat yang bayar. Ini gimana sih?" kata Faisal. "Harusnya bukan bail out tapi bail in. Prinsip dasarnya janganlah rakyat dibebankan karena proses penggarongan oleh Benny Tjokro dan kawan-kawan,” imbuh dia. [BCG]