RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmaja, mengimbau para kepala daerah agar melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Para kepala daerah tidak boleh begitu mudah memberikan izin pembangunan jika menggunakan lahan pertanian.        

"Kami minta agar kepala daerah tetap berpihak ke pertanian. Sebab, betapa pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian," ujar Entang.      

Baca Juga : UU Cipta Kerja Denyutkan Laju Ekonomi Hutan Sosial

Menutur Entang, para kepala daerah bisa memulainya dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di dalam RTRW harus dibuat aturan yang tegas. Agar alih fungsi lahan pertanian tidak terjadi.       

"Penguncinya ada di RTRW. Kita butuh kepala daerah yang punya nyali untuk menghentikan alih fungsi lahan. Kepala daerah harus komit dan konsisten menjalankan kebijakan yang demikian," tegas Entang.           

Baca Juga : Biar Nggak Keliru, Jokowi Jelaskan 10 Poin UU Cipta Kerja

Apabila alih fungsi lahan pertanian tidak dihentikan, Entang khawatir akan berdampak terhadap kemiskinan dan petani. Bukan itu saja, Indonesia juga akan semakin tergantung dengan pangan impor. Hal itu tentu bisa menganggu kedaulatan negara.      

"Ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dicarikan solusi cerdasnya. Jika tidak, petani akan semakin miskin dan tergeser dari proses pembangunan ke kondisi yang memilukan" tutup Entang.         

Baca Juga : Melihat Kota Teheran Dari Dekat Saat Ulang Tahun

Selama ini, alih fungsi lahan pertanian disebabkan berbagai faktor. Di antaranya tekanan jumlah penduduk serta kebutuhan terhadap lahan untuk industri dan infrastruktur. [KW]