Imam Nahrawi Bantah Main HP Dalam Sel

Imam Nahrawi Bantah Main HP Dalam Sel
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membantah menggunakan telepon genggam alias handphone (HP) di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu pasti bukan milik saya," elak Imam di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/3).

Soal keberadaan HP di dalam selnya yang dipergoki petugas rutan saat melakukan inspeksi mendadak alias sidak pada Jumat (6/3), Imam meminta wartawan menunggu hasil pemeriksaan forensik, yang sedang dilakukan tim komisi antirasuah.

"Sekarang, kita tunggu saja hasil forensik maupun penyidikan dari KPK. Kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa. Supaya nggak jadi polemik. Biar semua proporsional. Orang kayak saya ini kan rentan juga dituduh-tuduh. Sudah disidang. Sudahlah kita tunggu," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu seraya kembali menegaskan, HP itu bukan miliknya.

Ia pun menegaskan tidak pernah menggunakan ponsel di rutan. "Kan bisa dilihat, sampeyan posting jam berapa di Depok, tahu kan? Mosok gitu saja… (terpotong) coba tanya lihat nanti. Makanya tunggu dulu saya belum memberi 'statement apa pun. Kecuali, itu bukan milik saya," ungkap Imam.

Dia juga mengklaim tidak pernah melihat wujud HP yang disebut ditemukan di dalam selnya. Ditanya apakah Imam sendirian di dalam sel, dia malah balik bertanya kepada wartawan.

"Belum pernah pernah ke sana ya (sel rutan KPK)? Jangan sampai lho masuk ke sana ya. Apalagi jadi penghuni warga di sana. Saya doain sehat semua, selamat semua. Amin," tutup Imam.

Berita Terkait : Update Status WA di Rutan, KPK Bongkar HP Eks Menpora Imam Nahrawi

Diketahui, aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon Imam Nahrawi mengunggah atau memperbarui status pada Kamis (5/3).

Unggahan itu berupa foto Imam dan istrinya sedang melaksanakan ibadah haji. Terdapat keterangan pada foto itu yang berbunyi, "Kenangan haji tahun kemarin setelah antri selama 7 th..haji reguler mendampingi ibunda tercinta dan bibinda yg lemah...smg semua sahabat muslim Allah mudahkan utk bisa ziarah makkah madinah lilhajji wal umrah secepatnya.amiiin alfaatihah".

Keesokan harinya, Kepala Rutan (Karutan) KPK menggelar inspeksi mendadak atau sidak untuk mendalami informasi adanya unggahan itu. Saat sidak itu, Karutan KPK menemukan ada alat bukti elektronik berupa HP yang sudah dalam keadaan mati.

"Hari Jumatnya (6/3), petugas rutan melakukan sidak ya ke dalam rutan dan kemudian saat itu memang menemukan ada alat bukti elektronik berupa HP yang sudah mati," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (10/3).

Atas temuan itu, petugas Rutan pun memeriksa Imam Nahrawi. Namun, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak mengakui perbuatan itu.

"Sampai informasi terakhir yang kami terima, (Imam Nahrawi) tidak mengakui bahwa yang bersangkutan telah menggunakan HP dan mengunggah status di WA-nya," bebernya.

Berita Terkait : KPK Dalami Pengusaha Thong Lena Soal Kepemilikan Aset Nurhadi

Tapi, KPK juga tak mempercayai begitu saja klaim Imam. Untuk itu, kata Ali, tim forensik KPK membawa HP tersebut untuk diperiksa lebih mendalam.

"Dibawa ke Divisi Forensik di KPK untuk ditelaah lebih dalam isinya, mudah mudahan nanti dapat," harap Ali.

Tak hanya memeriksa Imam dan HP miliknya, petugas Rutan juga turut diperiksa untuk mendalami hal tersebut. "Ya tentunya secara keseluruhan bagian dari proses itu semua ya tentunya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan ditemukannya HP di dalam rutan tersebut," tutur Ali yang berlatar belakang Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK ini.

Jika terbukti membawa atau menggunakan telepon genggam di dalam Rutan, Imam Nahrawi terancam mendapat sanksi disiplin.

Peraturan Kemenkumham secara tegas melarang para tahanan dan narapidana untuk membawa dan menggunakan telepon genggam.

"Tahanan yang kemudian masuk ke dalam rutan ataupun ketika keluar saat persidangan misalnya demikian itu membawa alat komunikasi atau alat elektronik lain itu ada larangannya dan sanksinya adalah berupa hukuman disiplin," tegasnya.

Berita Terkait : KPK Periksa Dua Adik Ipar Nurhadi

Ali mengingatkan, sanksi itu sebelumnya sudah pernah dijatuhkan KPK pada salah satu tahanan. Bentuknya, tidak boleh menerima kunjungan dari keluarga selama satu bulan.

Ali juga membantah KPK kecolongan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengklaim ketentuan pengamanan sudah dikerjakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Itu tentunya di sana apa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesungguhnya, ada SOP, kemudian juga ada berlapis-lapis tempat, baik itu pengunjung maupun terdakwa yang keluar masuk karena berobat dan persidangan," tandasnya. [OKT]