RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menggelar seleksi pengisian sejumlah jabatan yang kosong. Beberapa di antaranya Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan serta Kepala Biro Hukum. Lembaga Antikorupsi menargetkan proses seleksi rampung April mendatang untuk mengisi empat posisi penting itu.

"Mudah-mudahan nanti di bulan April, sudah diperoleh minimal empat jabatan tadi, dari Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, kemudian Direktur Penyelidikan dan Biro Hukum bisa terisi," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Berita Terkait : KPK Minta Cakada Waspadai Penipuan Bermodus Bantuan Mengisi LHKPN

Untuk Deputi Penindakan, Ali mengatakan terdapat 11 calon yang telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Namun, Ali enggan mengungkap nama-nama calon yang berkompetisi memperebutkan kursi Deputi Penindakan. Ali hanya menyebut 11 calon itu terdiri dari empat nama berasal dari institusi Kejaksaan Agung dan tujuh nama dari Kepolisian.

"Tentunya 11 orang itu adalah perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian yang merupakan pegawai-pegawai terbaik yang dikirim. Sehingga tentunya, karena ini yang akan dipilih satu, nanti harapannya ada satu dari sekian yang terbaik yang dipillih untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan di KPK," bebernya.

Berita Terkait : KPK Kumpulkan Bukti Pencucian Uang Bupati Nganjuk

Informasi yang beredar menyebut terdapat sejumlah nama petinggi Kepolisian dan Kejaksaan disebut-sebut turut bertarung memperebutkan kursi Deputi Penindakan. Bahkan, Plt Deputi Penindakan KPK saat ini, Panca Putra mengikuti seleksi ini. Selain Panca Putra, nama lain dari Kepolisian yang memanaskan proses seleksi di antaranya, Wakapolda Yogyakarta Brigjen Karyoto, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Rudy Heriyanto, dan Wakapolda Jawa Barat Akhmad Wiyagus.

Sementara petinggi Kejaksaan Agung yang disebut ikut seleksi, yakni Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus M Rumz Karo Hukum BPKP Syaifudin Tagamal, Kajati Kalimantan Tengah Mukri, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Agus Salim. [OKT]